Pro dan Kontra Aset Kripto sebagai Jaminan Bank

Kripto sebagai Agunan Bank: Pro dan Kontra

Penggunaan aset kripto sebagai agunan dalam pengajuan pinjaman di bank menjadi topik yang menarik perhatian. Usulan ini mulai muncul dari kalangan pelaku usaha kripto, yang melihat potensi besar dari aset digital ini. Namun, tidak semua pihak setuju dengan rencana ini. Berikut adalah berbagai perspektif yang muncul mengenai isu ini.

Potensi Penggunaan Aset Kripto sebagai Agunan

Andrew Hidayat, pemegang saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN), menyatakan bahwa penggunaan aset kripto sebagai agunan untuk pinjaman memiliki potensi yang cukup besar. Ia menilai hal ini sudah diterapkan di beberapa negara luar negeri. Dalam diskusi pada CFX Crypto Conference 2025, Andrew meminta regulator untuk meninjau kembali aturan agar kripto bisa digunakan sebagai instrumen pinjaman.

CEO dan Co-founder Indodax, William Sutanto, juga menilai adopsi aset kripto sebagai penjamin pinjaman sangat mungkin terjadi di Indonesia. Menurutnya, aset kripto termasuk dalam kategori aset yang sangat likuid karena selalu ada permintaan dan pasokan di pasar.

Perspektif Ekonom tentang Risiko

Namun, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan pandangan berbeda. Ia menilai kripto sebagai aset spekulatif yang tidak memiliki underlying aset. Nilainya bergantung sepenuhnya pada persepsi pasar serta supply dan demand.

“Sangat berbahaya jika pemerintah mengizinkan kripto menjadi agunan bank,” ujarnya. Menurutnya, hal ini akan mengekspos sistem perbankan Indonesia pada risiko yang sulit dikendalikan oleh otoritas moneter.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, juga merasa bahwa saat ini masih terlalu berisiko untuk menjadikan aset kripto sebagai jaminan perbankan. Alasan utamanya adalah volatilitas harga kripto yang tinggi.

Volatilitas Harga dan Stabilitas Finansial

Nailul menjelaskan bahwa perubahan harga yang cepat dapat membuat nilai jaminan tidak stabil. Contohnya, ketika seseorang mengajukan pinjaman dengan harga Bitcoin sebesar Rp900 juta, namun ketika tanda tangan pencairan, harganya turun menjadi Rp750 juta. Hal ini berpotensi menyebabkan fluktuasi antara jumlah pinjaman dan nilai jaminan.

Di Indonesia, perbankan diatur dengan sangat ketat, terutama dalam hal kualitas kredit. Tingkat NPL (Non Performing Loan) tidak boleh melebihi 5%. Sementara itu, di pasar kripto sering terjadi fraud dan kegagalan pasar, sehingga sangat berisiko bagi perbankan.

Fungsi Aset Kripto yang Masih Terbatas

Nailul juga menyoroti bahwa fungsi aset kripto saat ini masih terbatas pada investasi. Penggunaannya untuk aktivitas lain belum luas. Ia menyarankan bahwa jika seseorang membutuhkan dana cepat, mereka bisa langsung menjual aset kripto di pasar atau bursa kripto, yang sudah cukup likuid dan memiliki permintaan tinggi.

“Jadi, buat apa jadi jaminan di bank?” tanyanya. Menurut Nailul, alasan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kripto sebagai agunan tidak perlu dilakukan saat ini.

Kesimpulan

Penggunaan aset kripto sebagai agunan di bank masih menjadi perdebatan. Meski ada yang melihat potensi besar, banyak pihak tetap khawatir terhadap risiko yang ditimbulkan. Diperlukan pendekatan yang lebih matang dan regulasi yang tepat agar sistem perbankan tetap aman dan stabil.