PLN Sumba Barat Daya Janjikan Pengajuan Perluasan Jaringan Listrik Desa Homba Rande

Respons PLN terhadap Permohonan Perluasan Jaringan Listrik di Desa Homba Rande

Manager PLN ULP Sumba Barat Daya (SBD), Prasetyo Jati, memberikan respons terkait proposal perluasan jaringan listrik tegangan rendah (TR) yang diajukan oleh Pemerintah Desa Homba Rande. Proposal ini merupakan upaya untuk memperluas akses listrik ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait data yang diajukan. Ia menegaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah memvalidasi informasi dan data yang diberikan oleh desa. “Kami cek terlebih dahulu ya, Pak, datanya,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Sebelumnya, Kepala Desa Homba Rande, Paulus Poka Loghe, mengungkapkan bahwa sekitar 200 kepala keluarga dari total lebih dari 500 KK di desa tersebut masih belum menikmati penerangan listrik. Ia menyatakan bahwa proposal perluasan jaringan listrik telah diajukan ke PLN sejak tahun 2023, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Menurut Paulus, akses listrik menjadi kebutuhan mendesak bagi warganya. Hal ini terutama karena Desa Homba Rande memiliki delapan lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah kejuruan. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan ini menunjukkan pentingnya ketersediaan listrik sebagai fasilitas penunjang proses belajar-mengajar.

“Kami harap ada perhatian dari pemerintah kabupaten maupun PLN agar jaringan listrik segera masuk. Anak-anak butuh penerangan untuk belajar, warga juga ingin merasakan kenyamanan yang sama dengan masyarakat lain,” tambah Paulus.

Dalam konteks ini, kebutuhan akan listrik tidak hanya terbatas pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung pada pengembangan pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Akses listrik yang memadai dapat meningkatkan produktivitas, memperluas peluang ekonomi, serta memperbaiki kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Pihak PLN sendiri menegaskan bahwa setiap permohonan perluasan jaringan listrik akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Proses ini melibatkan survei lapangan, analisis kebutuhan, dan evaluasi teknis untuk memastikan bahwa rencana perluasan jaringan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Namun, dalam kasus Desa Homba Rande, banyak pihak menilai bahwa proses pengajuan dan pemenuhan kebutuhan listrik perlu dipercepat. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan adanya lembaga pendidikan yang membutuhkan penerangan, kebutuhan akan listrik harus segera direspons agar tidak menghambat perkembangan desa tersebut.

Beberapa solusi yang bisa diambil antara lain adalah memprioritaskan daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengajuan dan realisasi proyek.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting. Dengan kesadaran dan komitmen masyarakat, proses pengajuan dan implementasi proyek dapat berjalan lebih lancar. Masyarakat perlu diberdayakan melalui edukasi tentang pentingnya listrik dan bagaimana cara mengajukan permohonan secara benar dan sistematis.

Dengan demikian, diharapkan kebutuhan akan listrik di Desa Homba Rande dapat segera terpenuhi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari ketersediaan listrik yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan umum.