Pemanggilan Perusahaan BBM Swasta oleh Kementerian ESDM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengundang sejumlah perusahaan penyedia bahan bakar minyak (BBM), termasuk Pertamina, Shell, Vivo, dan British Petroleum (BP). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas isu kelangkaan bensin di beberapa SPBU swasta. Hasilnya, seluruh SPBU swasta diminta untuk menyesuaikan dengan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Pertemuan yang digelar pada 9 September 2025 ini menjadi pertama kalinya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM mempertemukan seluruh SPBU swasta dengan Pertamina. Tujuan utamanya adalah membahas impor BBM agar dapat berjalan secara sinkron. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, yang menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyesuaian volume dan spesifikasi BBM antara Pertamina dan SPBU swasta.
"Jadi, volume dan spek juga disinkronkan besok," ujar Laode dalam wawancara. Ia juga menegaskan bahwa Pertamina harus siap menutup kebutuhan pasokan jika SPBU swasta membutuhkan tambahan bahan bakar. "Harus siap volumenya. Kalau speknya tetap dengan spek Pertamina," tambahnya.
Selain itu, rapat ini juga membahas rencana impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS). Topik ini terpisah dari pembahasan impor BBM SPBU swasta. Namun, impor minyak mentah ini terkait dengan negosiasi tarif resiprokal dan upaya menyeimbangkan neraca dagang Indonesia-AS.
Menurut Laode, tidak ada tambahan impor BBM bagi pengelola SPBU swasta seperti Shell, BP AKR, dan Vivo. "Tidak ada. Sinkronisasi (impor) dengan Pertamina," jelasnya. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat bersama perusahaan-perusahaan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Laode meminta SPBU swasta untuk menyerap impor BBM dari Pertamina sesuai arahan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Ia juga menegaskan bahwa standar kualitas BBM sudah disinkronkan sesuai regulasi Ditjen Migas.
"Jadi, ini (kualitas) sudah diatur, harusnya tidak ada isu dengan spesifikasinya," ujarnya. Laode menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM bagi SPBU swasta sebesar 10 persen dari realisasi impor tahun lalu.
"Diharapkan badan usaha swasta bisa memanfaatkan kelebihan volume ini untuk mendistribusikan BBM gasoline-nya, bensinnya," kata dia. Namun, pada tahun 2025 terjadi perubahan dinamika konsumsi masyarakat.
Banyak pengguna yang sebelumnya membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) kini beralih ke BBM nonsubsidi dengan angka oktan lebih tinggi. "Sebenarnya ini dinamika konsumsi saja, yang tadinya banyak pengguna RON 90 (Pertalite), shifting (berpindah) ke RON lain," jelas Laode.
Diketahui, sejak pertengahan Agustus, sejumlah SPBU swasta di Jakarta menghentikan penjualan beberapa jenis BBM. Kondisi ini terutama dialami SPBU yang dikelola oleh Shell dan BP-AKR.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan pemerintah segera membahas kelangkaan ini bersama Pertamina dan pengelola SPBU swasta. Sinkronisasi impor dinilai penting agar tidak mengganggu neraca perdagangan Indonesia.
"Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan," kata Yuliot. Dengan demikian, langkah-langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan pasar dan stabilitas pasokan BBM di seluruh Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!