Peneliti Celios Minta Perbaikan Aturan Pajak Pejabat

Perlu Adanya Keadilan Fiskal dalam Pemotongan Pajak bagi Pejabat Negara

Seorang peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Wahyudi Askar, menyoroti pentingnya penerapan keadilan fiskal dalam sistem pemotongan pajak penghasilan bagi para pejabat negara. Ia menyarankan agar pajak tersebut dipotong langsung dari gaji mereka tanpa dianggarkan oleh negara. Langkah ini dinilai bisa menjadi bentuk pengembalian kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama setelah munculnya isu tunjangan rumah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp 50 juta per bulan yang memicu perdebatan.

Menurut Askar, pemerintah perlu lebih mengedepankan prinsip keadilan dalam regulasi keuangan. Ia menilai bahwa saat ini masyarakat merasa tidak puas dengan aturan pajak yang berlaku. Untuk itu, ia menyarankan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Prinsipnya sederhana, semua warga negara, baik itu pejabat maupun bukan, harus memiliki posisi yang sama dalam hukum perpajakan,” ujarnya.

Askar menilai bahwa kebijakan keuangan negara belakangan ini terkesan tidak adil kepada publik. Meski pajak penghasilan para pejabat telah diatur sejak beberapa tahun lalu, penambahan tunjangan rumah yang signifikan untuk anggota dewan menurutnya menjadi faktor pemicu keresahan masyarakat. “Masyarakat berhak marah karena pembebasan pajak untuk pejabat justru berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat sendiri. Tidak boleh ada insentif berlebihan untuk pejabat, sementara pegawai swasta yang digaji kecil tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” katanya.

Selain masalah pajak, Askar juga menyarankan agar besaran tunjangan bagi pejabat dikurangi untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa meskipun gaji pokok pejabat tidak terlalu besar, tunjangan yang diberikan justru memberatkan anggaran negara. “Tunjangan tersebut selama ini ditanggung oleh APBN atau dibiayai langsung oleh negara,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya keadilan fiskal dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat. Jika pemerintah terus memberikan tunjangan tinggi kepada pejabat, masyarakat yang hanya menerima gaji kecil akan merasa tidak adil. “Semua orang sama di mata negara. Pejabat dengan gaji tinggi tidak boleh lagi diberikan tunjangan dari anggaran negara. Pesan keadilan akan lebih terasa jika pemerintah menertibkan hal ini,” ujarnya.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Transparansi dan Kepatuhan Pajak

Untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, Askar menyarankan beberapa langkah strategis:

• Pemotongan pajak langsung dari gaji pejabat tanpa intervensi anggaran negara.
• Revisi regulasi pajak yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010.
• Pengurangan besaran tunjangan bagi pejabat untuk menghindari beban anggaran yang berlebihan.
• Peningkatan transparansi dalam penggunaan dana negara, terutama untuk tunjangan dan pengeluaran lainnya.
• Edukasi masyarakat tentang pentingnya keadilan fiskal dan bagaimana pajak berkontribusi pada pembangunan nasional.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan kebijakan keuangan yang diterapkan. Selain itu, keadilan fiskal juga menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah masyarakat.