Pemkab Manggarai Timur Usulkan 3.026 Orang Jadi PPPK Paruh Waktu 2025

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Pengajuan Pengangkatan 3.026 Orang sebagai PPPK di Manggarai Timur

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah mengajukan usulan pengangkatan sebanyak 3.026 orang untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Tahun Anggaran 2025. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Manggarai Timur, Yustina Ngidu, pada Selasa (26/8). Ia menyatakan bahwa usulan tersebut sudah final.

Fokus pada Tiga Bidang Utama

Yustina menjelaskan bahwa para calon PPPK yang diajukan akan ditempatkan dalam tiga sektor utama, yaitu tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pendidik (guru). Ketiga bidang ini dinilai sangat penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Menurutnya, pengajuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang-bidang strategis.

Ia menambahkan bahwa yang diajukan adalah tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam database BKN, pernah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK tetapi belum lulus, serta mereka yang aktif bekerja selama minimal dua tahun berturut-turut.

Kesempatan bagi Tenaga Non-ASN

Dengan adanya pengajuan ini, pemerintah daerah berharap bisa memberikan peluang bagi para pegawai non-ASN yang selama ini telah bekerja dan berkontribusi, namun belum memperoleh status kepegawaian tetap. "Kami ingin memberikan ruang bagi tenaga non-ASN yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas dalam mendukung pelayanan publik," tambah Yustina.

Proses Verifikasi dan Persetujuan

Saat ini, usulan pengangkatan 3.026 orang tersebut masih menunggu proses verifikasi dan persetujuan dari pemerintah pusat. Jika disetujui, seleksi PPPK paruh waktu 2025 akan menjadi kesempatan besar bagi ribuan tenaga honorer di Manggarai Timur untuk diakui secara resmi sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN).

Prioritas Pemerintah Daerah

Pengajuan ini juga mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan masyarakat melalui peningkatan jumlah tenaga profesional yang terlibat dalam pemerintahan. Dengan adanya PPPK, diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kenyamanan kerja bagi tenaga yang telah berkontribusi tanpa status tetap.

Manfaat yang Diharapkan

Adanya pengangkatan PPPK diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi para tenaga kerja maupun bagi pemerintah daerah. Para PPPK akan memiliki hak dan kewajiban yang lebih jelas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Langkah Berikutnya

Setelah usulan disetujui, pemerintah daerah akan segera melakukan proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya tenaga yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan yang memadai yang akan diangkat sebagai PPPK.

Harapan Masa Depan

Dengan pengangkatan PPPK, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan stabil. Selain itu, hal ini juga menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang telah berkontribusi.

Kesimpulan

Pengajuan pengangkatan 3.026 orang sebagai PPPK di Manggarai Timur menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan fokus pada tiga bidang utama dan mempertimbangkan kualifikasi serta pengalaman tenaga kerja, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintahan setempat.