Pemerintah: KEK Jadi Jawaban Atasi Ketimpangan Ekonomi Daerah

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Menciptakan Pertumbuhan Merata

Pemerintah menjadikan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu langkah utama dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Hal ini dilakukan agar capaian positif pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah-daerah terpencil.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh wilayah perkotaan, tetapi juga sampai ke pelosok daerah. Dalam pernyataannya di Jakarta, ia menyebutkan bahwa fokus utama saat ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Beberapa daerah yang menjadi fokus pengembangan meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo. Potensi yang dimiliki oleh lima kabupaten/kota tersebut telah masuk dalam perencanaan pemerintah provinsi ke depan. Pengembangan kawasan ini diyakini mampu meningkatkan sektor konsumsi rumah tangga serta memperkuat perekonomian lokal.

Menurut Susi, wilayah-wilayah tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, baik melalui penguatan infrastruktur, pengembangan pariwisata, maupun dukungan terhadap industri lokal. Selain itu, pembangunan kawasan terintegrasi juga menjadi strategi penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, memperluas pusat pertumbuhan, dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil sebesar 5,12 persen pada triwulan II 2025 dan inflasi yang terkendali di level 2,37 persen, pemerintah dinilai perlu menghadirkan langkah nyata agar manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan program prioritas nasional, pemerintah juga mendorong pemanfaatan berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, program ketahanan pangan, energi, kesehatan, serta pengembangan KEK.

Program-program tersebut diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam acara Sarasehan Percepatan Ekonomi Daerah di Kota Madiun, Jawa Timur, kontribusi remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur turut disorot sebagai faktor penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Susi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan dan pemberdayaan PMI agar memberi nilai tambah lebih besar bagi pembangunan daerah. Selain itu, koordinasi lintas daerah dalam pengembangan destinasi wisata juga dianggap sangat krusial.

Potensi destinasi unggulan seperti Telaga Sarangan di Magetan, Pantai Klayar di Pacitan, dan Telaga Ngebel di Ponorogo, jika diintegrasikan dengan penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional, diyakini mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dari hasil diskusi mengenai potensi yang besar yang akan dibangun di wilayah Jawa Timur ini, pemerintah merumuskan program dan proyek untuk kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya integrasi berbagai destinasi wisata yang ada di kawasan pariwisata.