Harapan Noel Dengan Amnesti dari Presiden Prabowo
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang lebih dikenal dengan nama Noel, menyampaikan harapannya untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Namun, pihak Istana Presiden menegaskan bahwa Presiden tidak akan pernah melindungi bawahannya yang terlibat dalam tindakan korupsi.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menjelaskan bahwa Presiden telah menyampaikan pesan jelas mengenai sikapnya terhadap korupsi. Menurutnya, Presiden tidak akan pernah membela siapa pun yang terbukti melakukan tindakan korupsi.
"Presiden juga pernah menyampaikan bahwa ia tidak akan membela bawahan yang terlibat korupsi. Oleh karena itu, kita serahkan sepenuhnya pada penegakan hukum," ujar Hasan dalam pernyataannya, Sabtu (23/8/2025).
Noel sebelumnya sudah dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Presiden. Hal ini terjadi setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Sering Mengingatkan Bawahan Untuk Tidak Korupsi
Dalam kesempatan tersebut, Hasan Nasbi menyebut bahwa Presiden Prabowo sudah berkali-kali memberi peringatan kepada bawahan agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Ia menekankan bahwa Presiden sangat serius dalam upaya memberantas korupsi.
"Selama 10 bulan terakhir, Presiden selalu memperingatkan jajarannya agar bekerja untuk rakyat dan jangan sekali-sekali berani melakukan korupsi," ucap Hasan.
Ia menambahkan bahwa Presiden memiliki komitmen kuat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan demikian, setiap tindakan korupsi akan dihadapi dengan tegas dan tanpa kompromi.
Istana Ikuti Proses Hukum yang Sedang Berlangsung
Lebih lanjut, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pihak Istana akan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Hal ini terkait dengan pengakuan Noel yang mengklaim bahwa dirinya tidak melakukan pemerasan.
"Dalam hal ini, kita hanya mengikuti proses hukum. Biarkan proses hukum yang membuat semua ini terang benderang," kata Hasan.
Proses hukum ini akan menjadi langkah penting dalam menentukan status hukum Noel. Pihak Istana tidak akan campur tangan dalam proses tersebut, karena mereka percaya bahwa sistem hukum akan menyelesaikan masalah secara adil dan benar.
Permintaan Amnesti dari Presiden Prabowo
Noel menyampaikan harapan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus K3. Ia berharap Presiden dapat memberikan kebijakan khusus untuk dirinya.
"Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," ujar Noel saat berada di dalam mobil tahanan di KPK, Jumat (22/8/2025).
Saat digiring dari Gedung KPK menuju mobil tahanan, ia juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Presiden Prabowo. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden, keluarga, dan rakyat Indonesia.
“Saya meminta maaf kepada Presiden, Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia,” kata Noel.
Peran KPK dalam Penyidikan Kasus Ini
KPK telah melakukan penyidikan terhadap Noel atas dugaan tindakan korupsi dalam pengurusan sertifikat K3. Proses penyidikan ini dilakukan secara independen dan transparan. Selain itu, KPK juga telah menyita beberapa aset milik Noel, termasuk kendaraan dan harta kekayaan lainnya.
Beberapa informasi terkini menyebutkan bahwa ada sekitar 22 kendaraan yang disita oleh KPK, dengan nilai total yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa kasus yang menimpa Noel tidak hanya terbatas pada satu tindakan korupsi, tetapi mencakup berbagai aspek.
Sebagai bagian dari proses hukum, KPK akan terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi-saksi terkait. Dengan demikian, kasus ini akan segera selesai dan masyarakat bisa mendapatkan kejelasan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!