Nelayan Cilincing Mengeluhkan Dampak Pembangunan Pelabuhan Marunda
Kelompok Nelayan Cilincing menyampaikan kekhawatiran terkait dampak negatif dari pembangunan Pelabuhan Marunda. Mereka mengatakan bahwa proyek yang sedang berjalan telah memengaruhi aktivitas penangkapan ikan dan menurunkan hasil tangkapan. Proyek-proyek yang dianggap berdampak antara lain pengerukan Kali Cakung Lama, konstruksi Pelabuhan Marunda, serta pembangunan jalan tol New Priok Eastern Access (NPEA).
Ketua Kelompok Nelayan Cilincing, Danu Waluyo, mengungkapkan bahwa video yang viral di media sosial tentang pembangunan pagar laut tidak berasal dari nelayan setempat. Menurutnya, video tersebut diambil oleh seseorang yang kebetulan sedang memancing di Pesisir Cilincing dan dianggap sebagai wisatawan.
"Video itu diambil orang yang kebetulan memancing di Pesisir Cilincing yang menurut kami masuk kategori wisatawan. Kami juga bingung setelah melihat video itu," ujar Danu di Pelabuhan Marunda.
Meski begitu, Danu mengakui bahwa proyek pemerintah daerah telah mengurangi volume tangkapan ikan nelayan. Ia menjelaskan bahwa limbah dari tiga proyek tersebut berkontribusi pada penurunan populasi ikan di wilayah tersebut. Untuk itu, Danu berencana mengadakan pertemuan tripartit dengan Pemerintah Kecamatan Cilincing dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam waktu dekat.
"Kami akan mengajukan kompensasi dari penurunan volume tangkapan dari pembangunan infrastruktur di kawasan laut. Salah satu sumber kompensasi tersebut adalah KCN," tambah Danu.
Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi, mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan sosialisasi sejak 2007 terkait konstruksi Pelabuhan Marunda. Meskipun demikian, ia memberikan sinyal bahwa KCN akan tetap memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak.
Widodo menjelaskan bahwa skema kompensasi akan menunggu kajian dan pendataan yang dilakukan Pemerintah Jakarta Utara. Menurutnya, pendataan diperlukan agar kompensasi bisa tepat sasaran.
"Apakah nelayan yang melaut di Pesisir Cilincing memiliki KTP DKI Jakarta? Tidak. Masalahnya ada di situ. Jadi, kami sudah menggandeng Pemerintah Jakarta Utara untuk mendata nelayan di Pesisir Cilincing," ujar Widodo.
Menurut Widodo, jumlah nelayan di Pesisir Cilincing mencapai 700 orang dengan 1.100 kapal berukuran kurang dari 20 gross ton. Selain pendataan yang lebih presisi, Pemerintah Provinsi Jakarta Utara akan menawarkan skema pemberian kompensasi kepada para nelayan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan bahwa pembangunan tanggul beton di perairan Cilincing bukan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, ia mengakui bahwa proyek tersebut viral dalam perbincangan publik.
Pramono mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan memperhatikan nasib para nelayan yang terdampak pembangunan pagar laut tersebut. Untuk itu, ia meminta PT. KCN untuk memperhatikan nelayan karena dampaknya membuat hasil tangkapan ikan mereka berkurang.
"Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa KCN ini harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut," kata Pramono.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!