Penetapan Tersangka terhadap Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK menduga adanya praktik pemerasan yang menyebabkan kenaikan tarif sertifikasi K3 secara signifikan.
Dalam proses penyelidikan, KPK menemukan bahwa tarif resmi sertifikasi K3 adalah sebesar Rp 275.000, namun dalam prakteknya, para pekerja atau buruh harus membayar hingga Rp 6 juta. Selisih pembayaran tersebut mencapai total sebesar Rp 81 miliar, yang kemudian dialirkan kepada para tersangka termasuk Immanuel Ebenezer yang diduga menerima uang sebesar Rp 3 miliar dari praktik tersebut.
Modus operandi yang digunakan adalah memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pihak yang tidak bersedia membayar tambahan. Praktik ini diperkirakan berlangsung sejak tahun 2019, meskipun pada saat itu Immanuel belum bergabung dengan kabinet. Setelah menjadi Wakil Menteri, ia membiarkan praktik tersebut berlanjut dan bahkan ikut meminta bagian dari uang tersebut.
Selain uang tunai, KPK juga mengungkap adanya dugaan penerimaan motor merek Ducati tanpa dilengkapi surat BPKB dan STNK. Motor tersebut diduga dibeli agar tidak diketahui dan dipasang pelat kosong. Proses pengurusan di Samsat belum dilakukan, sehingga masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.
Pernyataan dan Harapan Noel
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer menyampaikan harapan agar mendapatkan amnesti dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden, keluarga, dan masyarakat Indonesia. Namun, ia membantah tudingan KPK tentang dugaan pemerasan dan mengklaim bahwa dirinya tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
"Kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya," ujar Immanuel. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak di-OTT oleh KPK.
Beberapa jam setelah pengumuman penetapan tersangka, Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Hal ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dukungan terhadap Hukuman Mati untuk Koruptor
Sebelumnya, Immanuel Ebenezer pernah menyatakan dukungan terhadap hukuman mati bagi koruptor. Pernyataan tersebut disampaikannya saat melaporkan dosen Ubedilah Badrun atas dugaan fitnah ke Polda Metro Jaya pada 14 Januari 2022. Ia menegaskan bahwa semua yang berkaitan dengan kritik dan laporan berbasis data akan didukung. Ia juga menyatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya aktivis yang memiliki komitmen kuat terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Pada unggahan di akun X miliknya @wamennoel98 pada 2 Februari 2021, ia juga menulis dukungan terhadap hukuman mati bagi koruptor. Ia menyebut beberapa tokoh penting seperti Susi Pudjiastuti, Jokowi, dan Erick Thohir dalam tulisan tersebut.
Penetapan Tersangka dan Operasi Tangkap Tangan
Pada Jumat (22/8/2025), KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap 11 orang, termasuk Immanuel Ebenezer. Mereka tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa Immanuel diduga menerima uang sebesar Rp 3 miliar dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
Proses ini menunjukkan bahwa ada kesengajaan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang tidak sesuai dengan aturan. KPK terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap seluruh tersangka dan modus operandi yang digunakan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!