Luhut Bertemu Aliansi Ekonom, Bahas Tujuh Desakan Darurat

Pertemuan Penting antara DEN dan Aliansi Ekonom Indonesia

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) untuk merespons tujuh desakan darurat ekonomi yang sebelumnya disampaikan oleh kelompok tersebut. Pertemuan ini berlangsung di kantor DEN, Jakarta, pada Jumat (12/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, Luhut menyampaikan bahwa pihaknya ingin mendengarkan langsung masukan dari para ekonom serta memastikan bahwa pemerintah tetap aware terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.

Menurut Luhut, pemerintah melihat para ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa deregulasi menjadi kunci utama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat digitalisasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Selain itu, ada upaya relokasi sejumlah perusahaan garmen dan alas kaki di tengah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Langkah ini diperkirakan dapat menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja baru. DEN juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas belanja dan penerimaan negara lewat digitalisasi. Salah satu proyek percontohan yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial, yang diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi anggaran.

Luhut menyampaikan bahwa masukan dari para ekonom sangat dibutuhkan, baik dalam hal apakah pemerintah sudah berada di jalur yang benar atau belum. Ia berharap adanya feedback dari seluruh pihak untuk menjadi bahan diskusi dalam pengambilan kebijakan.

Tanggapan dari Aliansi Ekonom Indonesia

Perwakilan AEI, Jahen F. Rezki, mengapresiasi kesempatan berdialog langsung dengan pemerintah. Menurutnya, diskusi ini sangat produktif dan ia berharap desakan yang disusun dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan ke depan. Ia juga menyarankan agar forum seperti ini digelar secara berkala.

AEI sendiri mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi. Pada Selasa (9/9), mereka mempublikasikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi berikut:

• Perbaiki misalokasi anggaran: Tempatkan belanja negara secara wajar dan proporsional. AEI menyoroti porsi belanja program populis sebesar Rp 1.414 triliun (37,4 persen APBN 2026), seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.
• Pulihkan independensi dan transparansi institusi negara: Termasuk Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar terbebas dari intervensi politik.
• Hentikan dominasi negara: Dinilai melemahkan aktivitas ekonomi lokal. AEI menyoroti pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri yang dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menekan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, serta sektor swasta.
• Lakukan deregulasi kebijakan dan perizinan: Mendesak pencabutan kebijakan perdagangan diskriminatif seperti TKDN dan kuota impor, penyederhanaan birokrasi, serta pemberantasan usaha ilegal di sektor ekstraktif.
• Tangani ketimpangan sosial-ekonomi: Usulan ini mencakup integrasi bansos agar tepat sasaran, perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta pemberantasan judi online lintas negara.
• Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis: Meminta penghentian program populis yang dianggap mengganggu stabilitas fiskal, seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi energi, kompensasi energi, dan Danantara.
• Perkuat kualitas institusi dan tata kelola: Termasuk membangun kepercayaan publik, memperbaiki demokrasi, serta memberantas konflik kepentingan dan praktik rente.

Kolaborasi Pemerintah dan Akademisi

Luhut menegaskan bahwa kerja sama erat antara pemerintah, ekonom, dan dunia akademik menjadi fondasi membangun ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini penting agar kebijakan yang diambil berbasis data dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam merespons tantangan ekonomi yang disoroti oleh AEI, sekaligus memperkuat komunikasi antara pembuat kebijakan dan kalangan ahli. Dengan adanya dialog yang terbuka, diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan bagi masyarakat.