KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mempawah yang Rugikan Negara Rp 40 Miliar

Penyelidikan KPK Terhadap Gubernur Kalimantan Barat dalam Kasus Korupsi Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memperdalam dugaan keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah. Proyek ini diduga merugikan negara sebesar Rp 40 miliar. KPK telah memeriksa Ria Norsan sebagai saksi dalam proses penyelidikan tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini terkait dengan masa jabatan Ria Norsan sebagai Bupati Mempawah selama dua periode, yaitu dari 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2018. Menurutnya, kasus ini berhubungan dengan proyek jalan yang dilakukan saat Ria masih menjabat sebagai bupati sebelum menjadi gubernur.

Asep mengonfirmasi bahwa ada tersangka dalam kasus ini, meskipun hingga saat ini belum diketahui secara pasti apakah Ria Norsan terlibat dalam kebijakan atau pelaksanaan proyek tersebut. "Tersangkanya adalah kepala dinas, tetapi kita masih mendalami apakah ada keterlibatan lebih lanjut dari Ria Norsan," ujarnya.

Menurut Asep, setiap proyek pembangunan jalan umumnya memerlukan persetujuan dari kepala daerah. Oleh karena itu, KPK memanggil Ria Norsan untuk mengecek apakah ada kebijakan yang menyimpang atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

"Proyek tidak mungkin langsung dilakukan tanpa sepengetahuan kepala daerah. Kita juga mencari tahu apakah ada kebijakan yang tidak sesuai atau penyimpangan lainnya," jelasnya.

Ria Norsan sendiri baru saja terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Barat pada Pilkada 2024 bersama wakilnya, Krisantus Kurnian. Ia diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura, namun setelah menang, ia memilih bergabung ke Partai Gerindra.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi penting. Salah satunya adalah Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi, Abram Elsajaya Barus, yang diperiksa pada 19 Agustus. Selain itu, mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, juga diperiksa pada 20 Agustus.

Selain pemeriksaan saksi, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di 16 lokasi di wilayah Mempawah, Sanggau, dan Pontianak antara tanggal 25 hingga 29 April 2025. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti-bukti yang relevan dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan tersebut.

Proses Penyelidikan yang Dilakukan KPK

Penyelidikan yang dilakukan KPK melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga penggeledahan lokasi proyek. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek terkait proyek jalan diperiksa secara menyeluruh.

• Pemeriksaan saksi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek.
• Penggeledahan dilakukan di lokasi-lokasi yang diduga terkait dengan dugaan korupsi.
• Penyidik KPK juga memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah yang melibatkan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, masih dalam proses penyelidikan. KPK terus memperdalam investigasi untuk menentukan apakah ada keterlibatan lebih lanjut dari Ria Norsan dalam kasus ini. Dengan adanya pemeriksaan saksi dan penggeledahan, KPK berupaya memastikan keadilan dalam penanganan kasus korupsi ini.