FGD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengadakan pertemuan Fokus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 8 Agustus 2025, di ruang rapat kantor Bupati Batulicin. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi berbagai upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di wilayah tersebut pada tahun 2025.
FGD ini dihadiri oleh Bupati Tanah Bumbu yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Yulian Herawati. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran. Ia juga mengapresiasi komitmen BPKP dalam melakukan evaluasi, pendampingan teknis, serta pengawalan berkelanjutan terhadap program penurunan stunting di daerah ini.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadikan penurunan angka stunting sebagai prioritas utama, sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan melalui Pj. Sekertaris Daerah bahwa keyakinannya bahwa keberhasilan dalam menurunkan angka stunting akan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi yang akan datang.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berhasil mencatat penurunan signifikan angka stunting dari 25,1 persen (2023) menjadi 21,6 persen (2024). Target yang ditetapkan oleh pemerintah setempat adalah penurunan prevalensi stunting menjadi 20,74 persen pada 2025 dan mencapai 16,91 persen pada 2030, sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025–2029.
Anak-anak yang bebas dari stunting diharapkan menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Mereka juga diharapkan dapat mendukung pembangunan Tanah Bumbu yang lebih maju, makmur, dan beradab.
Dalam kesempatan tersebut, Yulian Herawati berharap agar FGD ini bukan hanya sekadar kegiatan rutin, melainkan menjadi ruang dialog yang produktif, objektif, dan penuh solusi. Keberadaan BPKP di Tanah Bumbu dianggap sangat penting, tidak hanya sebagai mitra pengawasan, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak positif maksimal untuk masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Yulian Herawati menegaskan pentingnya masukan dan saran dari BPKP, puskesmas, serta dinas-dinas terkait untuk menyempurnakan desain intervensi penanganan stunting ke depannya. Dia menegaskan bahwa FGD ini menjadi momen penting menyatukan visi dan meningkatkan efektivitas kebijakan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai dari dinas teknis, kecamatan, hingga puskesmas.
Terakhir, kerja sama dan komitmen kuat antara Pemkab Tanah Bumbu dan berbagai pihak bersama BPKP diharapkan mampu membuat program pengentasan stunting berjalan lebih efektif dan menghasilkan perubahan nyata bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!