Kemenkeu dan BI Perkuat Sinergi untuk Dukung Program Ekonomi Kerakyatan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Tujuannya adalah untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan. Kesepakatan ini telah dituangkan dalam Keputusan Bersama yang mencakup pembagian beban bunga atas berbagai program pemerintah, seperti Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mekanisme ini akan berlaku mulai tahun 2025 hingga program tersebut selesai.
Pernyataan bersama dari Kemenkeu dan BI menyebutkan bahwa sinergi antar lembaga dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta menjaga disiplin pasar. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Dari sisi fiskal, Kemenkeu menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap dalam kondisi sehat dengan defisit yang rendah. Belanja negara akan dialokasikan pada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak pengganda luas. Contohnya adalah perumahan rakyat, pembiayaan koperasi, serta berbagai program ekonomi kerakyatan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkelanjutan.
Sementara itu, BI terus berkomitmen menjaga stabilitas moneter sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak September 2024, BI telah melakukan penurunan BI-Rate sebesar 125 basis poin ke level terendah sejak 2022. Selain itu, BI juga aktif dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dan telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp200 triliun di pasar sekunder.
BI juga telah menyalurkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp384 triliun per Agustus 2025. Selain itu, pihaknya mempercepat proses digitalisasi sistem pembayaran guna meningkatkan efisiensi dan akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Skema Pembagian Bunga untuk Program Perumahan dan Koperasi
Skema pembagian bunga diterapkan terhadap SBN yang diterbitkan pemerintah untuk pendanaan program perumahan rakyat dan koperasi. Beban bunga dibagi secara merata setelah mempertimbangkan imbal hasil penempatan pemerintah di lembaga keuangan domestik. Tambahan bunga akan diberikan oleh BI ke rekening pemerintah di BI sesuai dengan ketentuan UU Bank Indonesia dan UU Perbendaharaan Negara.
Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi pemerintah, tetapi juga membantu meringankan beban keuangan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam sektor perumahan dan koperasi. Dengan demikian, pemerintah dan BI berupaya memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tetap sejalan dengan stabilitas makroekonomi.
Koordinasi Fiskal-Moneter yang Tertata
Kemenkeu dan BI menegaskan bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dilakukan secara hati-hati. Tujuannya adalah agar kebijakan yang diambil dapat menjaga kredibilitas serta memberikan ruang fiskal lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi rakyat, khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.
Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh Kemenkeu dan BI juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkembang. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis dan kompleks. Dengan kebijakan yang terarah dan terkoordinasi, diharapkan bisa memberikan dampak yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!