Peristiwa Meninggalnya Balita di Sukabumi Menjadi Alarm Nasional
Kematian balita berusia 4 tahun di Sukabumi yang terinfeksi cacing dan sedang menjalani pengobatan TBc menimbulkan kepedulian dari berbagai pihak. Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian khusus dari organisasi kesehatan, tetapi juga menjadi peringatan serius tentang kondisi layanan kesehatan dan sistem pendampingan pasien TBC.
Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Menurut mereka, kasus ini menunjukkan bahwa penanganan TBC tidak cukup hanya dengan pemberian obat, melainkan membutuhkan pendampingan menyeluruh yang mencakup aspek medis, sosial, gizi, dan administrasi. Direktur Eksekutif STPI, dr. Henry Diatmo, mengatakan bahwa kasus ini menjadi alarm keras bagi semua pihak. Ia menegaskan bahwa anak-anak dengan TBC memerlukan perhatian khusus, bukan hanya obat, tetapi juga akses gizi yang cukup, identitas, jaminan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung proses penyembuhan.
Henry menilai bahwa kasus di Sukabumi mencerminkan kegagalan sistemik dalam memastikan layanan kesehatan dasar, pendampingan pasien, serta edukasi gizi dan sanitasi kepada masyarakat. Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan Sukabumi, Zainul Munasichin, menyebut peristiwa yang dialami Raya sebagai tamparan keras sekaligus peringatan serius terhadap kondisi kesehatan masyarakat di wilayah pelosok. Ia menekankan pentingnya akses kesehatan yang merata, baik di perkotaan maupun pedesaan. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan dan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, serta menerapkan pendekatan jemput bola dalam upaya preventif dan kuratif.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyebut kematian balita Raya sebagai alarm nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah serius agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut Pratikno, permasalahan yang muncul di lapangan bukan hanya terkait kesehatan anak, tetapi juga kondisi lingkungan. Rumah korban tidak memiliki jamban, sanitasi tidak layak, MCK tidak memadai, bahkan ada anggota keluarga yang menderita penyakit kronis.
Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan pemerintah harus menyeluruh, mulai dari layanan kesehatan, perbaikan rumah, hingga sanitasi dasar. Dalam rapat koordinasi, disepakati sejumlah perbaikan, seperti peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas dan Posyandu. Misalnya, obat cacing harus dipastikan benar-benar diminum oleh anak, bukan hanya diberikan untuk dibawa pulang. Puskesmas juga tidak boleh sekadar menerbitkan surat rujukan, tetapi harus memastikan pasien benar-benar sampai ke rumah sakit.
Pratikno juga menjelaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh warga miskin terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Program ini dikawal Kementerian Sosial lewat DTSEN. Jika ada yang belum tercover, kepesertaannya bisa ditopang melalui dana desa maupun alokasi dari pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa sudah ada Permendes yang menyatakan bahwa dana desa bisa digunakan untuk membiayai JKN.
Selain itu, perbaikan lingkungan rumah tangga akan didorong lewat program perumahan dan sanitasi dari Kementerian PU. Pratikno menekankan bahwa program pemerintah sebenarnya sudah lengkap, tetapi kunci saat ini adalah bagaimana petugas di lapangan lebih aktif melakukan pendataan dan pencegahan.
Peristiwa di Sukabumi menjadi evaluasi nasional untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dasar. SOP nasional juga akan diperketat agar pencegahan bisa dilakukan lebih dini dan kejadian serupa tidak lagi menimpa anak-anak Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!