Kunjungan Gubernur dan Bupati ke Kantor PT Banggai Energi Utama
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Bupati Banggai, Amirudin, melakukan kunjungan ke kantor BUMD PT Banggai Energi Utama (BEU) yang berada di kawasan Perkantoran Bukit Halimun, Luwuk. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 25 Agustus 2025. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk mengadakan rapat koordinasi terkait progres pengurusan hak Participating Interest (PI) 10 persen Blok Migas Senoro Toili.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama PT BEU, Ahmad Zaidy, memberikan paparan mengenai perkembangan pengajuan PI 10 persen. Ia juga menyampaikan proyeksi pendapatan yang akan diperoleh oleh daerah, baik Kabupaten Banggai maupun Provinsi Sulawesi Tengah, jika pengalihan PI tersebut dapat terealisasi pada Desember 2027 mendatang.
Gubernur Anwar Hafid menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Banggai dalam pengalihan PI 10 persen WK Senoro Toili melalui BUMD PT Banggai Energi Utama. Ia berharap seluruh persyaratan yang dibutuhkan dapat diselesaikan tepat waktu. Hal serupa juga disampaikan oleh Bupati Banggai Amirudin, yang menegaskan bahwa saat ini yang paling penting adalah memperoleh PI 10 persen.
Setelah pertemuan selesai, Ahmad Zaidy menjelaskan bahwa agenda ini bertujuan untuk meyakinkan Pemerintah Provinsi agar menunjuk PT BEU sebagai penerima hak PI 10 persen. Menurutnya, jika harus membentuk BUMD baru, prosesnya akan lebih panjang, mulai dari Pansus hingga Perda.
Zaidy menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu surat penunjukan resmi dari Gubernur. Setelah surat tersebut diterima, maka akan diserahkan kepada Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto. Ia menilai bahwa Kepala SKK Migas memiliki gerak cepat dalam menangani masalah seperti ini. Dengan adanya surat penunjukan, pihaknya berharap bisa langsung mengantarkan dokumen tersebut ke SKK Migas.
Selanjutnya, proses akan berlanjut pada tahap due diligence atau uji tuntas dalam penawaran PI 10 persen Wilayah Kerja Senoro Toili. Proses ini direncanakan akan melibatkan universitas untuk memastikan hasil kajian independen yang bersertifikasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan polemik, khususnya dengan daerah tetangga.
Menurut Zaidy, pemerintah tidak ingin ada keributan atau saling klaim. Oleh karena itu, semua persyaratan harus dipenuhi sebelum Desember 2027. Setelah hasil due diligence dikeluarkan, BUMD penerima PI 10 persen akan menganalisa dan mengkaji apakah mereka memiliki minat untuk mengelola blok migas tersebut atau tidak.
Ia menegaskan bahwa jangan sampai terlambat karena peluang ini bisa hilang. Jika gagal, maka harus menunggu selama 20 tahun lagi, dan itu pun jika cadangan migas masih ada. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil harus dilakukan secara tepat dan cepat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!