Pentingnya Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang baik agar tidak merusak lingkungan. Ia juga menyoroti potensi sampah sebagai sumber nilai ekonomi yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah se-Kalteng, yang dihadiri oleh para bupati dan wali kota, di Aula Jayang Tingang pada Jumat (22/8).
Dalam Rakor tersebut, selain membahas optimalisasi PAD, isu pengelolaan sampah menjadi fokus utama. Turut hadir dalam acara ini adalah Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BLH), Irjen Pol Winarto, yang memberikan arahan langsung.
Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa target nasional pengurangan timbunan sampah pada 2045 mencapai 90 persen. Namun, saat ini baseline di Kalteng masih berada di angka 5 persen. Ia menambahkan bahwa proporsi sampah rumah tangga saat ini hanya sebesar 22 persen pada tahun 2025, sementara target pada 2045 adalah 100 persen.
Leonard juga menyebutkan adanya praktik open dumping di beberapa kabupaten dan kota. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Irjen Pol Winarto menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan isu global yang masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Menurutnya, sekitar 38 persen sampah dunia belum dikelola dengan baik, sehingga berdampak pada perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.
Di Kalteng sendiri, jumlah timbunan sampah harian mencapai 1.259 ton per hari. Jenis terbesar adalah sisa makanan sebesar 35,57 persen, diikuti plastik sebesar 24,53 persen, kayu dan ranting sebesar 11,13 persen, serta sisanya berupa karet, kulit, logam, dan kaca. Sumber terbesar sampah berasal dari rumah tangga.
Untuk mengatasi masalah ini, Winarto menyarankan strategi penyelesaian sampah yang dilakukan dari hulu ke hilir. Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain penguatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah.
Selain itu, ia juga menyosialisasikan program Adipura, yang menjadi indikator kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan di suatu daerah. Penilaian Adipura terdiri dari tiga aspek utama, yaitu anggaran dan kebijakan (20 persen), SDM dan fasilitas (30 persen), serta sistem pengelolaan sampah dan kebersihan (50 persen).
Klasifikasi Adipura meliputi beberapa tingkatan, seperti Adipura Kencana (nilai >85), Adipura (75–85), Sertifikat Adipura (60–74), dan Predikat Kota Kotor (nilai <60). Winarto menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar kabupaten/kota di Kalteng tidak masuk kategori kota terkotor.
Ia berharap, dengan upaya bersama, daerah-daerah di Kalteng mampu berprestasi dalam pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!