Anggaran Gaji dan Tunjangan DPR Naik Signifikan pada Tahun 2025
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat bahwa pagu anggaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2025. Berdasarkan data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR yang diolah oleh Fitra, pagu anggaran gaji dan tunjangan anggota DPR pada tahun ini mencapai sebesar Rp 1,6 triliun untuk 580 anggota.
Pagu anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, pagu anggaran gaji dan tunjangan DPR sebesar Rp 1,2 triliun untuk 575 anggota, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp 1,19 triliun untuk jumlah anggota yang sama.
Rata-Rata Gaji Anggota DPR Mencapai Rp 2,8 Miliar per Tahun
Menurut peneliti Sekretariat Nasional Fitra, Bernard Allvitro, jika dirata-ratakan, setiap anggota DPR berpotensi menerima sekitar Rp 2,8 miliar per tahun atau sekitar Rp 230 juta per bulan. “Berdasarkan data DIPA, mereka bisa mendapatkan sekitar Rp 230 juta per bulan. Ini tentu jauh di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia secara umum,” ujar Bernard dalam diskusi daring yang digelar pada Ahad, 24 Agustus 2025.
Bernard juga menyoroti adanya tunjangan rumah yang diberikan kepada anggota DPR. Tunjangan ini mencapai sebesar Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota. Fitra menilai alokasi anggaran ini tidak mencerminkan sense of crisis, terlebih pemerintah saat ini tengah fokus pada efisiensi anggaran.
Alokasi Anggaran Menjadi Beban Fiskal bagi Masyarakat
Menurut Bernard, pengeluaran besar untuk gaji dan tunjangan anggota DPR akhirnya menjadi beban fiskal yang ditanggung bersama oleh masyarakat. “Fitra menilai DPR gagal menahan diri dan memberi teladan dalam pengelolaan anggaran. Justru ini menunjukkan adanya privilese yang diterima oleh anggota DPR,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani membantah adanya kenaikan gaji anggota DPR. Ia menjelaskan bahwa gaji yang dimaksud adalah uang kompensasi rumah dinas DPR. Alasannya, saat ini anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah jabatan.
Penjelasan Puan Maharani tentang Tunjangan Rumah
Puan menyampaikan bahwa tunjangan sebesar Rp 50 juta per bulan telah dikaji untuk 580 anggota DPR yang berasal dari 38 provinsi. “Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kantornya ada di Jakarta,” ujar Puan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Ia juga menanggapi kritik yang muncul terkait besaran tunjangan. Puan mengklaim bahwa pimpinan DPR terus memperhatikan aspirasi masyarakat. Dia meminta publik untuk mengawasi kinerja anggota Dewan. “Jika kemudian ada hal-hal yang dianggap masih belum sempurna atau terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” katanya.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!