Kritik terhadap Impor Tekstil dan Dugaan Mafia di Pemerintah
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengelola impor tekstil. Mereka menilai adanya dugaan keterlibatan mafia yang memengaruhi sistem impor, sehingga merugikan industri dalam negeri.
Menurut Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Sauqi, lonjakan impor benang dan kain telah berdampak buruk pada 60 perusahaan dalam negeri yang harus tutup atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga ketersediaan bahan baku dari hulu hingga hilir agar rantai industri tetap stabil. Menurutnya, ketergantungan pada impor menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga ekosistem pasokan.
Kondisi ini juga memberi tekanan pada sektor tekstil hulu yang terintegrasi dengan petrokimia. Aqil menyebutkan bahwa izin impor berlebih yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian telah memengaruhi kinerja sektor petrokimia. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengaturan industri.
Tindakan Pemerintah dan Kritik terhadap Transparansi
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan akan menindaklanjuti dugaan mafia impor tekstil dan meminta bukti konkret. Ia menegaskan jika ada mafia di lingkungan kementerian, pihaknya siap membersihkannya tanpa ragu. Namun, Aqil menilai bukti keberadaan mafia sudah jelas ada di Kemenperin.
Menurut Aqil, pejabat yang berwenang mengeluarkan kuota impor tidak pernah transparan. Ia menemukan adanya ketidakadilan dalam pemberian kuota, di mana beberapa perusahaan hanya mendapat 30 persen dari kapasitas produksi, sementara yang lain bisa mendapatkan jatah hingga 100 persen. Bahkan, ada dugaan 20-an perusahaan dimiliki oleh empat orang saja.
Aqil menyarankan Menteri Agus untuk memeriksa para pejabat di kementeriannya selama delapan tahun terakhir. Ia menilai jika menteri membutuhkan bukti, cukup dengan mengecek pejabat yang memberi kuota impor serta siapa saja yang mempengaruhinya.
Dampak Praktik Rekte pada Industri
Akibat praktik rekte, sampai saat ini lima anggota APSyFI telah menutup usaha dan melakukan PHK. Lima perusahaan tersebut antara lain PT Panasia, PT Polichem Indonesia, PT Sulindafin, PT Rayon Utama Makmur, dan PT Asia Pacific Fiber Plant Karawang. Aqil juga membantah tuduhan bahwa APSyFI gemar melakukan impor.
Menurutnya, anggota APSyFI adalah produsen hulu tekstil yang memproduksi serat dan benang filamen. Jika ada anggota yang melakukan impor, maka yang diimpor adalah bahan baku seperti asam tereftalat, etilen glycol, atau polyester chip. Jadi, jika ada anggota yang mendapat kuota impor kain dalam jumlah besar, yang perlu diperiksa adalah pejabat Kemenperin yang memberi kuota.
Kritik terhadap Sikap Pemerintah
Sekretaris Jenderal KAHMI Rayon Tekstil Agus Riyanto menambahkan bahwa organisasinya menerima salinan surat Asosiasi Pengusaha Sandang Indonesia kepada Menteri Perindustrian yang melaporkan dugaan pungli oknum ASN soal penerbitan pertimbangan teknis. Ia juga memiliki salinan dua surat APSyFI yang meminta transparansi pemberian kuota impor serta surat KAHMI Rayon Tekstil yang dikirim langsung ke Menteri Perindustrian.
Namun, ia menilai sikap abai pemerintah memicu PHK massal dan deindustrialisasi dini di sektor tekstil. Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo segera turun tangan. Agus menduga bahwa jaringan mafia ini sudah menjadi sindikat hingga merambah aparat penegak hukum yang berperan sebagai pelindung. Tak mengherankan, oknum ASN setingkat stafnya pun sangat berani melakukan pungli.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!