Tim Independen Lembaga HAM Bentuk Pencari Fakta untuk Menyelidiki Peristiwa Unjuk Rasa
Enam lembaga nasional yang berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) telah membentuk tim independen pencari fakta. Tujuan dari pembentukan tim ini adalah untuk menyelidiki peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga September 2025. Tim ini terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI, Komisi Nasional Disabilitas, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan bahwa keputusan pembentukan tim independen diambil secara bersama-sama oleh keenam lembaga. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari tim ini adalah untuk mencari kebenaran, mendorong penegakan hukum, serta memastikan pemulihan bagi para korban. Tim ini juga bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.
Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, menambahkan bahwa pembentukan tim independen ini merupakan respons terhadap peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan berbagai kota lainnya. Peristiwa tersebut mengakibatkan sedikitnya sepuluh korban jiwa, termasuk satu perempuan. Selain itu, banyak korban luka-luka, penangkapan sewenang-wenang, kerusakan fasilitas umum, serta kerugian harta benda dan trauma sosial.
Anis Hidayah menekankan bahwa tim independen ini bukanlah tim investigasi pemerintah yang diminta oleh publik. Ia menjelaskan bahwa lembaga HAM telah menyampaikan inisiatif pembentukan tim ini kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Pada hari sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim investigasi independen. Mereka menilai bahwa penyelidikan perlu dilakukan agar tidak ada tuduhan yang tidak jelas atau simpang siur terkait peristiwa unjuk rasa tersebut.
Anggota Amnesty International Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan aktivis sebenarnya berjalan damai. Namun, situasi berubah menjadi ricuh dengan adanya pembakaran fasilitas umum dan korban jiwa. Oleh karena itu, para akademisi, guru besar, pegiat demokrasi, dan pemuka agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa meminta Presiden membentuk komisi investigasi yang independen.
Lukman menyarankan bahwa komisi ini harus terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas, profesional, dan mandiri. Selain itu, komisi tersebut harus memiliki kewenangan kuat untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka secara efektif.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu membentuk tim investigasi independen. Ia menilai bahwa proses hukum sudah berjalan dengan baik, dan para pelaku telah ditahan dan diperiksa oleh aparat penegak hukum. Yusril juga menyatakan bahwa fakta-fakta terkait peristiwa tersebut sudah jelas dan tidak perlu menunggu lama untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Ia menilai bahwa penggunaan aparat hukum yang ada lebih cepat dan efektif dibandingkan membentuk TGPF.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!