Enam Lembaga HAM Bentuk Tim Independen Selidiki Kerusuhan Demo Agustus-September

Pembentukan Tim Independen Pencari Fakta untuk Menyelidiki Kericuhan Demonstrasi

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) telah membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk menyelidiki kericuhan yang terjadi selama aksi unjuk rasa sejak akhir Agustus hingga awal September 2025. Tim ini terdiri dari berbagai lembaga yang fokus pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan bahwa tim akan melakukan pengumpulan fakta terkait rangkaian aksi unjuk rasa yang dimulai pada 25 Agustus 2025. Proses ini mencakup berbagai pihak, seperti masyarakat umum, korban aksi, hingga pemerintah pusat. Setiap lembaga dalam LNHAM akan menelusuri fakta sesuai dengan mandatnya masing-masing.

Misalnya, Komnas Perempuan akan fokus pada korban perempuan, sementara Komisi Nasional Disabilitas (KND) akan meneliti kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Anis mengatakan bahwa kekuatan dari tim ini terletak pada kemampuannya untuk saling melengkapi informasi secara komprehensif, karena setiap lembaga memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda.

Tim pencari fakta ini akan bekerja secepat mungkin, dan hasil temuan mereka akan dirilis secara resmi serta diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama demonstrasi.

Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka, menegaskan bahwa tujuan pembentukan tim ini adalah untuk mengungkap apakah ada pihak tertentu yang menjadi dalang di balik kericuhan, baik dari kalangan aparat negara maupun non-negara. Ia juga menyampaikan bahwa tim ini berbeda dari tim yang direncanakan oleh pemerintah untuk menyelidiki aksi unjuk rasa tersebut.

Menurut Sondang, LNHAM tidak langsung membentuk tim begitu aksi unjuk rasa selesai, tetapi lebih memilih menunggu hingga kerangka kerja disepakati agar pelaksanaan tugas bisa lebih efisien. "Ini murni inisiatif kami," ujar Sondang. "Begitu seluruh mekanisme kerja disepakati, diharapkan tim bisa bekerja lebih efektif."

Sebagai catatan, Kementerian Dalam Negeri mencatat adanya aksi unjuk rasa di 107 lokasi di seluruh Indonesia sejak 25 Agustus 2025 hingga saat ini. Dampak dari aksi-aksi ini beragam, mulai dari kerugian fisik hingga kerusakan infrastruktur.

Komnas HAM melaporkan sedikitnya 10 orang meninggal akibat kerusuhan. Berdasarkan temuan lembaga tersebut, beberapa korban tewas disebabkan oleh tindakan kekerasan dari aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian mendalam terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi selama demonstrasi.

Dengan pembentukan Tim Independen Pencari Fakta, LNHAM menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut mendapatkan keadilan. Proses investigasi ini diharapkan dapat memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari aksi unjuk rasa.