Ekonom UPN: Pemerintah Harus Waspada Ancaman Likuiditas dari Perbankan

Penempatan Dana Pemerintah di Lima Bank Milik Negara

Pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia ke lima bank milik negara, yaitu Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 tahun 2025. Tujuan dari penempatan dana ini adalah untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan sektor riil.

Seorang ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan pandangan bahwa kebijakan ini merupakan pendekatan baru yang menghubungkan surplus likuiditas dengan kebutuhan sektor riil. Namun, ia juga menyoroti beberapa risiko yang perlu diperhatikan terkait kebijakan ini.

Potensi Risiko dari Kebijakan Penempatan Dana

Risiko pertama yang diungkapkan oleh Achmad adalah ketergantungan pada kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa sumber pembiayaan yang sehat. Jika likuiditas dan dana pemerintah digunakan secara agresif tanpa memperhatikan defisit, utang, dan inflasi, hal ini dapat mengganggu stabilitas makroekonomi. Menurutnya, kebijakan seperti ini harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana.

Risiko kedua adalah dampak dari aliran likuiditas terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Meskipun penambahan kredit ke sektor riil dapat mempercepat pertumbuhan, jika kapasitas produksi tidak segera ditingkatkan, maka tekanan inflasi bisa muncul. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan bank-bank dalam memastikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Selain itu, Achmad juga menyebut risiko lain jika permintaan kredit ternyata tidak meningkat karena daya beli masyarakat belum berkembang. Dalam situasi ini, suplai likuiditas perbankan bisa menjadi sia-sia dan justru digunakan untuk kepentingan pribadi para eksekutif perbankan.

Daftar Bank yang Terlibat dalam Penempatan Dana

Dana sebesar Rp 200 triliun tersebut ditempatkan di lima bank mitra pemerintah, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Besaran dana yang disimpan berbeda-beda sesuai dengan ukuran atau size bank.

Secara detail, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing menerima dana sebesar Rp 55 triliun. Sementara itu, BTN menerima dana sebesar Rp 25 triliun dan BSI sebesar Rp 10 triliun. Penempatan dana dilakukan dalam bentuk deposito on call konvensional atau syariah tanpa mekanisme lelang.

Mekanisme Penyimpanan Dana

Mekanisme penyimpanan dana ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk menarik uang kapan saja sesuai kebutuhan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa dengan bentuk simpanan tersebut, pemerintah bisa memanfaatkannya secara efisien.

Purbaya optimis bahwa bank-bank yang menampung dana pemerintah akan segera menyalurkan kredit. Ia menegaskan bahwa jika bank tidak menggunakan dana tersebut, maka mereka akan mengalami kerugian. Hal ini karena ada biaya sekitar 4 persen yang harus dibayarkan oleh bank jika dana tidak digunakan untuk kredit. Oleh karena itu, bank akan berusaha keras untuk menyalurkan dana tersebut agar tidak terbuang percuma.