DPRD Kepri Setujui Perubahan APBD 2025, Ansar Janjikan Keseimbangan Anggaran

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Pengesahan Perubahan APBD 2025 di Kepri

Pada Senin (25/8/2025), ruang sidang utama DPRD Provinsi Kepulauan Riau menjadi tempat bersejarah dalam pengambilan keputusan penting. DPRD Kepri bersama Gubernur Ansar Ahmad secara resmi menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, yang akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan. Setelah adanya persetujuan bersama, Gubernur Ansar Ahmad dan pimpinan dewan melakukan penandatanganan berita acara pengesahan perubahan APBD tersebut.

Dalam laporan Badan Anggaran, Wakil Ketua I DPRD, Dewi Kumalasari, menjelaskan bahwa perubahan APBD 2025 dilakukan karena adanya dinamika regulasi, asumsi makro ekonomi, serta kebijakan pusat. Penyesuaian ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan prioritas yang belum tercakup dalam APBD murni.

Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya kepada DPRD atas proses pembahasan yang dilakukan secara serius dan komprehensif. Ia menegaskan bahwa perubahan APBD tetap menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Proyeksi pendapatan daerah dalam APBD perubahan ini sebesar Rp3,911 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3,933 triliun. Pembiayaan netto meningkat menjadi Rp22,2 miliar, didorong oleh penyesuaian SiLPA 2024.

Salah satu hal menarik dari APBD perubahan ini adalah porsi anggaran untuk pendidikan yang mencapai Rp1,11 triliun atau sebesar 28,23 persen. Angka ini jauh melebihi batas minimal 20 persen yang ditentukan. Untuk infrastruktur publik, alokasi anggaran sebesar Rp1,07 triliun atau 33,28 persen. Sementara itu, belanja pegawai mendapat porsi terbesar dengan anggaran sebesar Rp1,32 triliun atau 33,74 persen.

Ansar mengakhiri pidatonya dengan harapan bahwa perubahan APBD ini dapat melahirkan program pembangunan yang berkualitas dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan penyesuaian anggaran yang telah disetujui, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Provinsi Kepri secara keseluruhan.