Dari kamp ke pekerjaan

Kabinet Pheu Thai segera menjadi masa lalu. Namun, keputusan mereka pada Selasa lalu untuk menyetujui kebijakan tenaga kerja yang memungkinkan para pengungsi dan penduduk terlantar yang tinggal di sembilan kamp di perbatasan Thailand-Myanmar untuk bekerja, seharusnya diingat.

Aturan tenaga kerja ini benar-benar memuliakan kebijakan pengungsi Thailand.

Thailand telah menyediakan tempat penampungan bagi para pengungsi selama lima dekade di daerah perbatasannya, baik di timur maupun barat. Namun, kebijakan pengungsi negara kami bersifat statis yang bergantung pada donasi dan penyediaan tempat penampungan sementara, di mana ribuan pengungsi menunggu, terutama sia-sia, untuk diterima oleh sebuah negara ketiga.

Dengan meningkatnya kebijakan anti-imigrasi di negara-negara Barat dan anggaran yang semakin berkurang, harapan mereka untuk menetap di negara ketiga semakin menjadi mimpi yang jauh.

Menurut agensi pengungsi PBB, terdapat 81.000 orang yang dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya yang diungsikan di tenda sementara sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar di provinsi Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, dan Ratchaburi.

Sekitar 47% penduduk di pengungsian sementara ini lahir di sana. Secara resmi, tempat-tempat ini disebut sebagai kamp pengungsi.

Pada kenyataannya, mereka sedang memegang pensil. Selama beberapa dekade, individu-individu ini telah dikurung, dilarang bekerja, dan dihalangi untuk pergi.

Menteri Tenaga Kerja Phongkwin Chungruangkit mengharapkan setidaknya 42.000 para pengungsi ini akan memasuki pasar kerja. Alih-alih bergantung pada bantuan kemanusiaan, para pekerja ini akan mampu menopang diri dan keluarga mereka sambil berkontribusi terhadap perekonomian Thailand dan komunitasnya.

Para pengungsi akan dapat bekerja di posisi tenaga kerja dan penjualan ritel sesuai dengan pengumuman dari Departemen Ketenagakerjaan (DOE) mengenai kondisi perekrutan tenaga kerja asing.

Mereka akan diberikan izin khusus untuk tetap berada di kerajaan demi tujuan pekerjaan selama maksimal satu tahun. Nasional asing tersebut harus mengajukan izin untuk meninggalkan area yang dikendalikan dan mengajukan aplikasi izin kerja.

Namun, hanya memberikan izin kerja kepada para pengungsi ini saja tidak cukup. Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mengatur sembilan kamp yang ada dan puluhan ribu pengungsi yang berada di dalamnya.

Setelah pemotongan anggaran oleh pemerintah AS dan lembaga internasional, pengelolaan sembilan kamp pengungsi ini secara pasti akan dialihkan kepada pemerintah Thailand.

Dan ketika hal itu terjadi, pemerintah Thailand perlu memiliki pejabat, layanan publik, dan hukum Thailand yang tersedia di dua lokasi tersebut. Mengingat telah ada laporan tentang kekerasan dan sengketa di dalam kamp-kamp ini, polisi harus ditempatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Thailand, sehingga mereka dapat hidup dengan damai.

Tidak perlu dikatakan lagi, pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauannya untuk mencegah orang-orang di kamp-kamp ini dieksploitasi oleh perdagangan manusia.

Kementerian Dalam Negeri juga sebaiknya mempertimbangkan penerbitan dokumen yang sesuai, seperti kartu pengungsi, untuk memungkinkan pemerintah memantau mereka dan mencegah penyalahgunaan hukum potensial, termasuk pencurian identitas.

Kementerian Pendidikan juga harus menyediakan pendidikan Thailand agar para pengungsi dapat beradaptasi dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi masyarakat Thailand.

Dengan perencanaan, dukungan, dan tindakan, para pengungsi yang dahulu dianggap sebagai beban dapat memberikan kontribusi positif bagi negara.