Bupati Flores Timur Minta Bantuan Pemerintah Pusat untuk Beasiswa dan Hunian Tetap
Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, mengajukan beberapa permintaan penting terkait bantuan dari pemerintah pusat. Permintaan ini disampaikannya dalam rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintahan, termasuk Menteri Koordinator Bidang PMK, Praktikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, serta Gubernur NTT Melki Laka Lena.
Dalam pertemuan tersebut, Antonius Doni Dihen menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat pasca bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Masalah utama yang dibahas mencakup kebutuhan mendesak dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun dampak psikologis terhadap para penyintas.
Salah satu isu krusial yang disampaikan adalah percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi para pengungsi. Menurut Bupati, proses pembangunan Huntap masih menghadapi kendala besar, terutama terkait perbedaan pendapat mengenai izin yang diperlukan, apakah menggunakan AMDAL atau SPPL. Ia juga menyatakan bahwa pembangunan dapat dimulai jika akses jalan sudah tersedia. Namun, estimasi waktu pembangunan jalan memakan waktu hingga 8 bulan dan diperkirakan selesai pada Juni 2026.
"Berharap kendala DIPA segera diatasi agar proyek bisa dimulai lebih cepat," ujarnya.
Selain itu, bencana banjir lahar dingin dari Gunung Lewotobi Laki-laki telah memutus Jalan Trans Flores Larantuka-Maumere, mulai dari Desa Dulipali hingga Hokeng Jaya. Material batu besar yang terseret dari lereng gunung membuat kondisi jalan sangat berbahaya. Lumpur yang menumpuk mencapai ketinggian lebih dari lutut orang dewasa, sehingga memengaruhi konektivitas antar wilayah.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan bantuan dua alat berat jenis ekskavator. Selain itu, ada kendala terkait izin survei lokasi untuk pembangunan check dam dan sabo dam yang diperlukan sebagai upaya mitigasi bencana.
Beasiswa untuk Mahasiswa dan Kebutuhan Dasar Pengungsi
Antonius Doni Dihen juga meminta bantuan beasiswa dari pemerintah pusat untuk ratusan mahasiswa penyintas bencana. Saat ini, terdapat sedikitnya 187 mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang kesulitan melanjutkan pendidikan tinggi. Akibat bencana, hasil bumi di kebun mereka habis, sementara orang tua mereka kehilangan pendapatan utama.
"Sebanyak 187 mahasiswa dari keluarga pengungsi mengalami kesulitan biaya pendidikan, dan diharapkan permohonan beasiswa mereka dapat dipenuhi," ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya bantuan untuk kebutuhan dasar dan jaminan hidup para pengungsi yang masih sangat diperlukan hingga mereka dapat menempati hunian tetap. Selain itu, ia mengusulkan strategi mata pencaharian tertentu bagi pengungsi, seperti pembukaan kemungkinan Livelihood Project berskala besar. Pemerintah Daerah siap menyediakan lahan seluas sekitar 300 hektar untuk proyek ini.
Harapan untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Antonius Doni Dihen berharap dengan adanya rapat ini, berbagai kendala yang disampaikan dapat segera diatasi melalui dukungan dan keputusan dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif, demi kesejahteraan masyarakat terdampak.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!