Aturan "Right to Disconnect" di Australia Mulai Berlaku Lebih Luas
Sejak Agustus 2025, aturan "right to disconnect" resmi berlaku untuk lebih banyak pekerja di Australia. Peraturan ini memberikan hak bagi karyawan untuk menolak menjawab panggilan telepon atau pesan kerja di luar jam kerja tanpa takut mendapat konsekuensi. Pemimpin negara, Perdana Menteri Anthony Albanese, mengumumkan perubahan ini melalui akun media sosial pribadinya, menyampaikan bahwa sejumlah besar pekerja kini memiliki hak untuk memutus koneksi.
Dalam video yang diunggahnya, Albanese menekankan bahwa aturan ini telah menjadi hukum yang sah. Sejak tahun 2024, Australia secara bertahap menerapkan kebijakan ini. Pemerintah mengubah Fair Work Act 2009 untuk memperkuat hak pekerja dalam hal ini. Langkah ini diambil setelah survei menunjukkan bahwa rata-rata pekerja Australia bekerja 281 jam lembur tidak dibayar per tahun.
Apa Saja yang Perlu Diketahui Tentang Aturan Ini?
Aturan "right to disconnect" memungkinkan pekerja untuk menolak membaca atau membalas pesan kerja setelah jam kerja berakhir. Kebijakan ini sudah diterapkan untuk perusahaan skala nasional sejak 26 Agustus 2024. Sementara itu, bisnis dengan ukuran lebih kecil mulai menerapkannya pada 25 Agustus 2025. Aturan ini juga mencakup kontak dari pihak ketiga seperti klien, tetapi penolakan dianggap tidak wajar jika terkait dengan hukum atau situasi darurat.
Perubahan dalam Fair Work Act memberikan hak yang dapat ditegakkan bagi pekerja untuk menolak komunikasi di luar jam kerja, kecuali penolakan tersebut tidak wajar. Jika terjadi sengketa, Fair Work Commission Australia (FWC) berwenang mengeluarkan perintah mediasi, konsiliasi, atau bahkan penghentian kontak. Perusahaan yang melanggar bisa dikenai denda hingga 94.000 dollar Australia (sekitar Rp 992 juta).
Respons Publik Terhadap Aturan Ini
Saat aturan ini pertama kali diperkenalkan, serikat pekerja memberikan respons positif. Mereka mengatakan bahwa aturan ini akan memberi kekuatan bagi pekerja untuk menolak kontak kerja yang tidak wajar dan meningkatkan keseimbangan kerja-hidup. Pakar tenaga kerja John Hopkins dari Swinburne University menambahkan bahwa keseimbangan kerja-hidup akan membuat karyawan lebih loyal. Perusahaan dengan staf yang lebih sehat dan memiliki waktu istirahat yang cukup cenderung memiliki karyawan yang lebih jarang sakit dan meninggalkan perusahaan.
Namun, tidak semua reaksi positif. Beberapa pekerja menyambut baik aturan ini, sementara yang lain skeptis. Rachel Abdelnour, seorang pekerja di industri periklanan, menyatakan bahwa aturan ini sangat penting karena sulit bagi orang untuk benar-benar menjauh dari ponsel dan email. Di sisi lain, David Brennan dari industri keuangan merasa ragu apakah aturan ini bisa berlaku di bidangnya, karena pekerja di industri ini biasanya diminta untuk selalu siap 24 jam sehari.
Australia Bergabung dengan Negara Lain yang Mengadopsi Aturan Ini
Australia bukan satu-satunya negara yang menerapkan aturan "right to disconnect". Saat ini, ada 20 negara, terutama di Eropa dan Amerika Latin, yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa. Prancis, misalnya, pada 2017 mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan untuk membuat aturan internal tentang batas komunikasi kerja di luar jam. Uni Eropa sedang mengevaluasi efektivitas aturan ini, sementara Uruguay dan Argentina juga telah mengesahkan kebijakan serupa dalam undang-undang ketenagakerjaan mereka.
Batas Kerja dan Kehidupan Pribadi
Pandemi Covid-19 mempercepat kaburnya batas antara rumah dan kantor. Laptop, ponsel, dan sistem kerja jarak jauh membuat jam kerja tidak lagi jelas. Dr Gabrielle Golding dari University of Adelaide menyatakan bahwa hasil ini menandai perubahan besar dalam nilai yang diberikan pada pekerjaan, kesejahteraan, dan waktu pribadi. Dengan adanya aturan baru, pekerja di Australia kini memiliki landasan hukum untuk menegosiasikan ruang pribadi mereka. Bagi perusahaan, ini sekaligus menjadi momentum untuk menata ulang budaya kerja yang lebih berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!