Alasan Purbaya Alihkan Dana Pemerintah Rp 200 Triliun ke Bank BUMN

Alasan Pemerintah Mengalihkan Dana ke Bank BUMN

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap alasan di balik rencana pengalihan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI) ke bank BUMN. Rencana ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan mempercepat perekonomian secara keseluruhan.

Setelah menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 10 September 2025, Purbaya menjelaskan ide awalnya. Menurutnya, sistem finansial negara terlihat kering, sehingga ekonomi melambat. Ia menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir, banyak warga kesulitan mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam kebijakan moneter dan fiskal.

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam situasi ini. “Saya lihat, Kemenku bisa berperan dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral, yaitu sekitar Rp 430 triliun, ke sistem perbankan,” jelasnya.

Dana yang dialihkan dari BI tersebut diharapkan dapat menyebar di sistem keuangan, sehingga uang bisa tumbuh dan ekonomi kembali bergeliat. Menteri yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September lalu ini telah berbicara dengan Deputi Gubernur Senior BI tentang rencananya tersebut. “Saya juga sudah bicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia agar tidak menyerap uang itu, sehingga uangnya bisa digunakan sebagai likuiditas di perbankan,” katanya.

Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut akan disimpan dalam bentuk rekening pemerintah di bank. “Tapi kan bank tidak akan mendiamkan uang itu, ada cost-nya. Dia (bank) akan terpaksa mencari return (hasil) yang lebih tinggi dari cost-nya. Di situ lah mulai ada pertumbuhan, kredit tumbuh,” jelas mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini.

Secara keseluruhan, Purbaya ingin memaksa mekanisme pasar berjalan lebih cepat dengan memberikan suntikan dana. Dengan demikian, ekonomi dapat tumbuh lebih cepat. Rencana ini diungkapkan dalam rapat dengan Komisi XI DPR pada 10 September 2025. Setelah rapat, Menkeu baru tersebut menghadap Presiden Prabowo. Purbaya menyatakan bahwa kepala negara telah menyetujui rencana tersebut.

Dampak dan Tujuan Pengalihan Dana

Pengalihan dana ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, meningkatkan likuiditas di sistem perbankan. Dengan adanya dana tambahan, bank dapat lebih mudah memberikan kredit kepada pelaku usaha, terutama UMKM. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas bisnis. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan dana yang selama ini hanya tersimpan di BI tanpa memberikan kontribusi langsung ke sektor riil.

Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat peran bank BUMN dalam perekonomian. Dengan dana yang dialihkan, bank BUMN dapat memperluas layanan dan mempercepat proses pembiayaan bagi masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan distribusi dana yang lebih merata dan efisien.

Langkah Strategis untuk Pemulihan Ekonomi

Purbaya menekankan bahwa rencana ini bukanlah kebijakan instan, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sistem keuangan yang lebih sehat. Ia menilai bahwa pengalihan dana ini akan memberikan dampak positif secara bertahap, terutama dalam hal meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan Indonesia. Dengan dana yang lebih aktif bergerak, kondisi perekonomian akan semakin stabil dan menarik minat investasi asing maupun dalam negeri.

Tantangan dan Persiapan

Meski rencana ini dinilai strategis, Purbaya menyadari adanya tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah koordinasi antara pemerintah dan BI dalam mengatur aliran dana. Selain itu, perlu adanya pengawasan ketat agar dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Purbaya berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini. Ia juga akan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua pihak berkompeten dalam menjalankan rencana tersebut.