Tujuh Desakan Darurat Ekonomi untuk Membangun Stabilitas Nasional
Aliansi Ekonom Indonesia mengajukan tujuh desakan darurat ekonomi yang ditujukan kepada pemerintah. Desakan ini bertujuan agar kebijakan pemerintah segera dilakukan perbaikan, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal ini menjadi penting mengingat kondisi ekonomi yang semakin memprihatinkan dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang.
1. Perbaikan Misalokasi Anggaran
Salah satu desakan utama adalah memperbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk mengurangi porsi belanja yang digunakan untuk program populis secara signifikan. Selain itu, transfer dana ke daerah harus dikembalikan pada porsinya masing-masing. Pemenuhan alokasi dana pendidikan juga harus sesuai dengan amanat UUD 1945, karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa.
2. Kembalikan Independensi Institusi Negara
Aliansi menilai bahwa independensi, transparansi, serta fungsi institusi negara harus dipulihkan. Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kembali memiliki kemandirian yang kuat. Selain itu, tata kelola Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diperbaiki, terutama dari konflik kepentingan politik. Bank Indonesia (BI) juga diminta untuk kembali menjalankan perannya sebagai bank sentral yang independen, bukan hanya sebagai penyandang dana proyek politik.
3. Hentikan Dominasi Negara
Pemerintah diharapkan untuk mengurangi intervensi berlebihan yang dapat melemahkan aktivitas ekonomi lokal. Termasuk dalam hal ini, pelibatan BUMN, TNI, hingga Polri dalam sektor bisnis harus diminimalkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi pengusaha lokal dan mendorong persaingan yang sehat.
4. Deregulasi dan Penyederhanaan Birokrasi
Dosen Ekonomi UI, Rizki Nauli Siregar, menyatakan bahwa menderegulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi yang menghambat iklim usaha dan investasi sangat mendesak untuk dilakukan. Dengan langkah ini, diharapkan akan muncul lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
5. Atasi Ketimpangan Ekonomi
Kebijakan yang memprioritaskan pengurangan ketimpangan harus menjadi fokus utama. Salah satu contohnya adalah menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga beras serta kebutuhan pokok melalui mekanisme pasar. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat yang kurang mampu.
6. Kebijakan Berbasis Bukti dan Teknokrasis
Pemerintah diminta kembali pada proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti, bukan populisme yang bisa mengganggu kestabilan fiskal. Contoh kebijakan yang disebut sebagai populisme antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Danantara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
7. Perkuat Kualitas Institusi dan Tata Kelola
Desakan terakhir menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik, memperkuat demokrasi, dan memberantas rente. Ini bisa dilakukan dengan mengembalikan amanat UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, di mana militer hanya untuk pertahanan. Selain itu, partai politik harus dikelola secara profesional, bukan oleh kroni tertentu. Yang terpenting, budaya suap antara perusahaan dan pejabat publik harus diberantas.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!