Peringatan Akademisi Unila: Pengelolaan Belanja Pegawai Harus Sesuai Batas Maksimal
Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab, Pemerintah Provinsi Lampung diminta untuk menyesuaikan alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini ditegaskan oleh Dr. Budiyono, SH., MH., akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila), yang mengingatkan bahwa batas maksimal alokasi belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja daerah.
Menurutnya, aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 146 ayat (1). Jika aturan ini dilanggar, maka sanksi yang bisa diterima adalah penundaan dan/atau pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Budiyono menegaskan bahwa Pemprov Lampung harus mematuhi kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini.
“Belanja pegawai yang sudah melampaui 30 persen harus disesuaikan paling lambat pada 2027,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya perhitungan kebutuhan organisasi dalam penganggaran. Strategi bijak dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu sangat diperlukan agar kebijakan tersebut tidak hanya berbasis kebutuhan organisasi, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kebijakan Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan
Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA., akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, juga memberikan peringatan serupa. Menurutnya, alokasi belanja pegawai yang berlebihan bukan hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga menjadi instrumen disiplin fiskal untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah.
Ia menjelaskan bahwa proses pengangkatan PPPK telah mencapai tahap I dan II, serta anggaran telah disiapkan dalam APBD 2025. Namun, pengelolaannya harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 agar pengelolaan fiskal tetap terkendali dan tidak menekan belanja pembangunan.
Prioritas Berbasis Kebutuhan Publik
Dominasi belanja pegawai dapat mengurangi alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, jika Pemprov Lampung ingin mengangkat PPPK Paruh Waktu, perlu adanya prioritas berbasis kebutuhan publik, terutama di sektor pendidikan. Tenaga guru memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.
“Seluruh tenaga honorer harus diakomodasi melalui mekanisme PPPK maupun PPPK Paruh Waktu,” ujar Saring Suhendro. Ia menambahkan bahwa reformasi manajemen SDM aparatur perlu dilakukan agar selaras dengan prinsip efisiensi fiskal dan kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi menambah tenaga kerja di luar Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pentingnya Keseimbangan dalam Penganggaran
Pengelolaan anggaran yang seimbang menjadi kunci keberhasilan pembangunan di provinsi ini. Dengan memperhatikan batas maksimal alokasi belanja pegawai, Pemprov Lampung dapat lebih fokus pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, Pemprov Lampung dapat menjalankan kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh warga provinsi ini.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!