Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) Dukung Keberlanjutan Pembiayaan Kesehatan Nasional
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melihat skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan kesehatan nasional. Skema ini dirancang untuk memastikan bahwa penerima manfaat dapat memperoleh layanan kesehatan secara lebih efisien dan terkoordinasi, tanpa mengalami tumpang tindih atau pengulangan pembayaran.
Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu, menyatakan bahwa saat ini sudah ada beberapa perusahaan asuransi jiwa yang menjalin kerja sama dengan lembaga seperti BPJS Kesehatan. Namun, ia mengakui bahwa data agregat resmi mengenai jumlah pasti perusahaan yang terlibat masih belum tersedia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kerja sama tersebut dilakukan secara langsung antara masing-masing perusahaan asuransi dan BPJS Kesehatan.
Togar menekankan bahwa data spesifik mengenai jumlah pemegang polis yang memanfaatkan skema KAPJ juga belum tersedia. Meski demikian, ia melihat potensi besar dalam pemanfaatan skema ini, terlebih jika dilihat dari tren klaim kesehatan yang semakin meningkat. Pada tahun 2024 lalu, jumlah penerima manfaat yang tercatat mencapai hampir 2 juta orang, yang menunjukkan bahwa permintaan layanan kesehatan terus berkembang.
“Dari tren ini, sebenarnya potensi peningkatan pemanfaatan skema KAPJ sangat besar,” ujarnya. Ia menilai bahwa dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak, skema ini bisa menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan pembiayaan kesehatan di masa depan.
Selain itu, Togar menegaskan bahwa skema KAPJ memiliki prospek positif ke depan. Selain mendukung keberlanjutan pembiayaan kesehatan nasional, skema ini juga dapat memperluas akses layanan bagi peserta asuransi. Dengan koordinasi yang baik, penerima manfaat akan lebih mudah memperoleh layanan kesehatan tanpa harus menghadapi kendala administratif.
Untuk memastikan implementasi skema ini berjalan optimal, AAJI terus berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait. Termasuk dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kesehatan, serta perusahaan anggota AAJI. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pelaksanaan skema ini, baik dari sisi regulasi maupun teknis.
Adapun langkah-langkah yang sedang dipertimbangkan antara lain penyederhanaan prosedur administratif, peningkatan koordinasi antar institusi, serta penguatan sistem informasi yang dapat memfasilitasi pengelolaan data secara lebih akurat dan transparan.
Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan skema KAPJ dapat menjadi salah satu bentuk inovasi yang mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan berdampak positif pada stabilitas pembiayaan kesehatan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!