Strategi Pemkot Solo Menghadapi Pemangkasan Dana Transfer
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi kemungkinan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan guna menjaga keseimbangan anggaran tanpa memberatkan masyarakat. Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memangkas dana transfer ke daerah sebesar 24 persen pada tahun 2026.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan tim khusus yang bertugas mencari potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor investasi, pariwisata, dan pemanfaatan aset daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran APBN 2026. “Kami perlu merespons pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar 24 persen pada 2026,” ujar Respati saat diwawancarai di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 10 September 2025.
Meskipun Pemkot Solo masih memproyeksikan dana transfer pusat sebesar Rp 1,2 triliun, sama seperti tahun sebelumnya, informasi yang berkembang menunjukkan bahwa dana tersebut berpotensi dipangkas hingga 24 persen. Untuk menghadapi hal ini, Pemkot Solo telah menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan penyusutan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Yang jelas, bersama DPRD kami sedang menyusun kebijakan fiskal agar lebih efisien menyesuaikan kondisi pemerintah pusat,” kata Respati. Ia juga memastikan bahwa layanan publik tetap menjadi prioritas utama meskipun nantinya terjadi pemangkasan anggaran. “Prinsipnya pelayanan publik tidak boleh berkurang. Itu prioritas utama, karena masyarakat tidak boleh dirugikan.”
Strategi yang disiapkan meliputi efisiensi internal serta optimalisasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Salah satunya adalah melalui pembentukan tim khusus untuk menggali potensi PAD dari sektor investasi, pariwisata, hingga pemanfaatan aset daerah. Kunci strategi tersebut, menurut Respati, adalah investasi. Pariwisata juga akan menjadi fokus Pemkot Solo, dengan tujuan mendatangkan wisatawan dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Bagaimana caranya uang bisa berputar lebih cepat di Kota Solo. Tourism akan menjadi fokus, mendatangkan wisatawan, dan menggerakkan ekonomi warga,” ujarnya.
Peran DPRD dalam Menghadapi Pemangkasan Dana
Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Daryono, mengungkapkan bahwa DPRD juga waspada dalam menyikapi rencana pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat. Meskipun belum resmi diberlakukan, isu ini sudah masuk ke meja legislatif. “Setelah pembahasan paripurna, kami menerima edaran dari Menteri Keuangan soal efisiensi. Walaupun belum resmi, indikasinya jelas ada potensi pemotongan dana transfer,” kata Daryono.
Menurutnya, efisiensi belanja daerah harus dilakukan dengan cermat, jangan sampai menghambat sektor yang mendukung pertumbuhan PAD. Proyek pembangunan infrastruktur dasar tetap harus berjalan karena berdampak langsung terhadap peningkatan pajak dan retribusi daerah. “Kalau bicara efisiensi, ya pasti banyak yang bisa dihemat. Tapi jangan sampai menunda hal-hal produktif,” katanya.
Fokus pada Investasi dan Pariwisata
Selain itu, Pemkot Solo juga menitikberatkan pada pengembangan sektor investasi dan pariwisata sebagai sumber pendapatan alternatif. Dengan meningkatkan jumlah wisatawan, Pemkot berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Selain itu, pemanfaatan aset daerah juga menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan pendapatan.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Pemkot Solo tetap menjaga kualitas layanan publik meskipun menghadapi tekanan anggaran. Dengan menggabungkan efisiensi internal dan pengembangan sumber pendapatan baru, Pemkot Solo berupaya memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!