Proses Pembebasan Lahan Jalan Tol Bocimi Seksi 3 Terus Berjalan
Proses pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional Jalan Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 terus berlangsung dengan percepatan. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menetapkan target penyelesaian seluruh proses paling lambat pada akhir tahun 2025. Hal ini menjadi prioritas utama agar proyek yang dianggap vital bagi kepadatan lalu lintas dapat segera beroperasi.
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kabupaten Sukabumi, Mulyo Santoso, menjelaskan bahwa pengadaan tanah kini memasuki tahap krusial. Dari total 2.424 bidang tanah yang telah diinventarisasi, sebanyak 1.990 bidang sudah menerima uang ganti rugi, atau setara dengan 94,72 persen dari jumlah total.
“Targetnya jelas, jika anggaran tahun berjalan sudah dialokasikan, maka harus selesai di tahun anggaran tersebut. Untuk seksi ini, kami akan mengejar supaya akhir tahun 2025 tuntas semuanya,” ujarnya.
Meski progres sudah mendekati 95 persen, pembebasan lahan Tol Bocimi masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Salah satu masalah utama adalah persoalan alas hak atau dokumen legal kepemilikan tanah yang belum dimiliki oleh sebagian warga terdampak proyek.
“Banyak bidang yang belum memiliki kepastian hukum. Masyarakat masih harus membuktikan legalitas tanahnya, dan ini memakan waktu,” tambah Mulyo.
Selain itu, batas bidang tanah yang belum jelas juga menjadi tantangan. Beberapa warga belum menetapkan patok batas secara pasti, sehingga proses pengukuran membutuhkan koordinasi lebih intensif. Hal ini memperlambat proses pengadaan lahan yang seharusnya berjalan lancar.
Tol Bocimi Seksi 3 menghubungkan Sibadak hingga Sukabumi Timur, dan dinilai sebagai jalur vital untuk mengurai kepadatan lalu lintas dari dan menuju Sukabumi. Jika rampung, tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh Jakarta–Sukabumi secara signifikan. Selain itu, proyek ini juga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor pariwisata dan distribusi barang.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR serta ATR/BPN telah menetapkan pembebasan lahan tol ini sebagai prioritas nasional. Upaya penyelesaian terus dilakukan dengan berbagai langkah strategis. BPN bersama pemerintah desa terus melakukan pendekatan persuasif dan komunikasi intensif dengan masyarakat. Pemerintah desa dilibatkan sebagai mediator jika muncul perbedaan klaim kepemilikan.
“Jika semua pihak mau terbuka dan duduk bersama, target akhir 2025 bukan hanya realistis, tapi bisa tercapai lebih cepat,” tutup Mulyo.
Dengan progres yang terus berjalan, masyarakat Sukabumi menaruh harapan besar agar Tol Bocimi segera rampung, sehingga manfaatnya dapat dirasakan baik oleh pengguna jalan maupun pelaku ekonomi lokal. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan perekonomian wilayah.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!