Sumbar Miliki Potensi Besar Bangkitkan Ekonomi Berbasis DHE SDA

Peran Strategis DHE dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sumbar

Sumatera Barat (Sumbar) memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu provinsi yang mampu mempercepat transformasi ekonomi melalui optimalisasi peluang devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA). Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin. Menurutnya, kebijakan baru berupa Peraturan Pemerintah No.8/2025 tentang Kewajiban Penempatan Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam memberikan momentum luar biasa bagi daerah-daerah penghasil sumber daya seperti Sumbar.

Peraturan tersebut tidak hanya menjadi episentrum penempatan dan pemanfaatan devisa hasil ekspor, tetapi juga menciptakan penguatan infrastruktur keuangan daerah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan bisa membantu daerah mengoptimalkan dana yang berasal dari ekspor, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan berkelanjutan.

Target Pertumbuhan Ekonomi Sumbar

Target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 7,3% pada 2029, sebagaimana telah ditetapkan dalam roadmap pembangunan fiskal, memerlukan strategi yang out of the box. Pendekatan berbasis ekosistem dengan menghubungkan regulasi PP 8/2025 dengan perbankan diharapkan bisa membantu mencapai target tersebut. Dengan menggabungkan regulasi dan sistem perbankan, Sumbar bisa memaksimalkan potensi DHE SDA.

Beberapa proyek strategis daerah seperti hilirisasi sawit dan gambir, industri semen hijau, pengolahan logam dasar, pariwisata, ekspor, hingga pangan organik dan logistik halal bisa menjadi lokomotif dalam mempercepat transformasi ekonomi. Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan angin segar bagi perekonomian daerah.

Potensi Ekspor Sumbar dan Masalah yang Dihadapi

Nilai ekspor Sumbar pada 2024 lalu mencapai US$2,4 miliar, yang didominasi komoditas unggulan seperti CPO, batu bara, semen, gambir, bijih besi, dan ikut laut. Namun, kurang dari 10% devisa tersebut kembali ke Sumbar dalam bentuk DHE. Di tengah dunia yang semakin menyukai kawasan ekspor stabil dan aman, Sumbar justru memiliki sumber-sumber DHE potensial seperti sawit berkualitas tinggi, batu bara siap ekspor, semen dari BUMN strategis, hingga bijih besi dan hasil hutan yang dicari pasar dunia.

Sayangnya, lebih dari 90% DHE dari Sumbar tidak kembali ke daerah karena teknis perbankan, pilihan korporasi, maupun keterbatasan kelembagaan lokal. Namun kini, dengan regulasi nasional yang mewajibkan penempatan DHE minimal 12 bulan di Indonesia, Sumbar punya kesempatan untuk membalikkan keadaan.

Kolaborasi dengan Bank Nagari

Salah satu relevansi strategis bagi Sumbar adalah bermitra dengan Bank Nagari yang telah resmi menjadi bank devisa. Hal ini membuat Sumbar memiliki posisi strategis untuk menjadi hub keuangan DHE SDA daerah. Dengan kolaborasi ini, DHE bisa langsung ditarik ke Sumbar, khususnya dari perusahaan-perusahaan eksportir sawit, karet, perikanan laut, kayu manis, gambir, emas, dan batu bara.

Selain itu, DHE yang tertahan selama minimal 12 bulan bisa menjadi modal produktif pembangunan daerah melalui skema pembiayaan proyek strategis. Contohnya, hilirisasi gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota, Industri cold storage tuna di Kabupaten Pesisir Selatan, Pabrik kayu manis dan minyak atsiri di Kerinci dan di Kabupaten Solok Solok Selatan, serta PLTM dan proyek energi berbasis SDA lainnya.

Inovasi dalam Pengelolaan DHE

Selain itu, Sumbar juga bisa membangun platform fiskal inovatif, termasuk skema sukuk daerah berbasis DHE, kerja sama KPBU ekspor–impor, dan dashboard fiskal terbuka berbasis blockchain. Dengan adanya regulasi PP No.8/2025 dan pengangkatan Bank Nagari sebagai bank devisa, peluang untuk mengelola DHE langsung dari sumbernya terbuka lebar.

Artinya, pengelolaan DHE ini bukan hanya memperkuat likuiditas perbankan daerah, namun juga berpotensi menjadi modal pembangunan produktif Sumbar, yang dapat mendukung program strategis hilirisasi SDA. Dengan demikian, Sumbar bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.