Kebijakan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan empat wilayah prioritas yang akan menjadi fokus utama dalam proyek strategis ini.
Wilayah-wilayah yang ditunjuk antara lain Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Menurut Zulhas, penentuan wilayah ini dilakukan agar bisa memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air secara nasional. Ia menyampaikan bahwa inisiatif ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.
"Kami diminta melalui Inpres ini untuk koordinasi agar bisa kami rumuskan tidak di masing-masing kementerian," ujarnya saat berbicara di Gedung Grha Mandiri, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Agustus 2025.
Zulhas menjelaskan bahwa Inpres 14 Tahun 2025 akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedaulatan dalam ketahanan pangan, energi, dan air. Ia menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya terbatas pada komoditas seperti padi dan jagung, tetapi juga mencakup berbagai jenis pangan lainnya, termasuk ikan, garam, sapi, susu, minyak, dan lain-lain.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025 yang menjadi pendukung pelaksanaan Inpres tersebut. Zulhas ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan untuk pembangunan kawasan swasembada yang tertuang dalam Inpres tersebut. Tim ini terdiri dari 27 kementerian dan lembaga terkait. Tugas utamanya adalah mengoordinir berbagai kebijakan agar dapat menghasilkan proyek strategis nasional.
Dalam waktu kurang dari satu bulan, Zulhas akan menyelesaikan beberapa masalah yang sebelumnya menghambat operasional kawasan swasembada pangan. Masalah seperti pembiayaan teknis atau aturan yang masih mengganjal akan segera diselesaikan. "Tadi sudah dirapatkan, hambatan yang 5 sampai 6 bulan belum selesai akan kami selesaikan. Mudah-mudahan dalam waktu 2 sampai 3 minggu ini," ujarnya.
Pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air merupakan langkah penting dalam memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat stabilitas nasional. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan prioritas tersebut.
Proses implementasi Inpres dan Keppres ini akan melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kerja sama yang erat diperlukan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai jadwal. Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik, diharapkan kawasan swasembada dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan sumber daya alam dan pangan di Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!