Gubernur Jabar Komentari Keluhan Kang Cecep Soal Pelayanan di Garut
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan respons terhadap keluhan yang disampaikan oleh Abenk Marco atau lebih dikenal dengan nama Kang Cecep "Preman Pensiun" mengenai kesulitan dalam mengurus perizinan pembangunan masjid. Permasalahan ini muncul setelah Kang Cecep mengunggah pengalamannya saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Garut.
Kang Cecep mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diterimanya saat mencoba mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dalam video yang ia bagikan, ia menunjukkan interaksi dengan petugas MPP yang tidak memberikan solusi efektif untuk memantau perkembangan dokumen tanpa harus datang langsung ke lokasi.
Pengalaman Buruk di MPP Garut
Menurut Kang Cecep, proses pengurusan izin untuk masjid waqaf yang dibangun di atas tanah waqaf di Kabupaten Garut sangat rumit. Ia menyebutkan bahwa lokasi pembangunan telah dikunjungi oleh Satpol PP Garut dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang meminta adanya izin PBG dan SLF. Tanpa izin tersebut, ia khawatir akan mendapat konsekuensi berat.
Ia juga merasa kecewa karena meskipun ingin patuh pada aturan, pelayanan yang diberikan justru tidak memadai. Mulai dari sistem yang tidak efisien hingga para petugas yang dinilai kurang profesional. Kang Cecep bahkan menyoroti dua unggahan sebelumnya yang menjelaskan lebih rinci tentang pengalamannya.
Respons Gubernur Jabar
Dedi Mulyadi mengunggah ulang video keluhan Kang Cecep di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, ia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh Kang Cecep. Ia juga menandai Bupati Garut Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina, serta berharap mereka dapat segera menyelesaikan masalah ini.
Dedi Mulyadi percaya bahwa Bupati dan Wakil Bupati Garut akan peka terhadap isu ini dan segera melakukan tindakan. Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi agar pelayanan publik di Kabupaten Garut menjadi lebih baik.
Harapan untuk Peningkatan Pelayanan
Kang Cecep berharap agar instansi terkait, seperti Dinas PUPR dan MPP Garut, dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menyarankan agar pemerintah daerah lebih fokus pada kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa layanan yang diberikan mudah diakses dan efisien.
Ia juga menyoroti sektor-sektor lain seperti kesehatan dan perizinan, yang perlu diperbaiki agar fungsi pelayanan publik dapat berjalan lebih baik. Dengan peningkatan kualitas pelayanan, masyarakat akan lebih mudah mengurus berbagai keperluan administratif.
Tantangan dalam Pemenuhan Aturan
Meski memiliki niat baik untuk mematuhi aturan, Kang Cecep merasa bahwa sistem pemerintah yang ada justru menjadi hambatan. Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat dan sosial saja harus melalui proses yang rumit dan memakan waktu.
Ia berharap ke depan, Kabupaten Garut bisa menjadi contoh dalam menerapkan reformasi birokrasi yang lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari perbaikan pelayanan publik yang dilakukan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!