Rasa Kasihan Rocky Gerung pada Jokowi Usai Wamanaker Kena OTT: Relawan Rakus, Bosnya juga

Pengaruh Kasus Immanuel Ebenezer terhadap Citra Presiden dan Kepentingan Investasi

Pengamat politik, Rocky Gerung, menyampaikan rasa prihatin terhadap situasi yang dialami Presiden RI Prabowo Subianto dan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akibat kasus yang menjerat Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Rabu (20/8/2025) malam. Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, terbukti terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Rocky Gerung menilai bahwa kasus ini akan memberikan beban psikologis bagi Jokowi. Selain itu, ia menyoroti fakta bahwa Noel tidak hanya dikenal sebagai Wamenaker, tetapi juga sebagai Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), sebuah relawan yang sangat setia mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Menurut Rocky, kejadian ini memicu penalaran bahwa jika seorang relawan korup, maka orang yang didukungnya juga bisa dianggap korup.

Beban psikologis Jokowi semakin berat karena adanya tudingan ijazah palsu dan keterlibatannya dalam daftar presiden korup 2024 yang dirilis oleh organisasi nirlaba, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Rocky mengatakan bahwa logis jika masyarakat mulai meragukan integritas Jokowi, terutama ketika para relawannya juga terlibat dalam tindakan korupsi.

Selain itu, Rocky menyebutkan bahwa kasus ini juga dapat memengaruhi citra Indonesia di mata internasional. Dengan adanya tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan, investor asing mungkin akan ragu untuk menanamkan modal di Indonesia. Ini tentu akan menjadi beban tambahan bagi Presiden Prabowo, yang sedang berusaha menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rocky Gerung juga khawatir tentang indeks korupsi Indonesia yang semakin menurun. Ia memprediksi bahwa dalam beberapa hari ke depan, indeks tersebut akan turun drastis, sehingga membuat publik semakin negatif terhadap Indonesia. Hal ini dapat menghambat upaya Prabowo dalam memperbaiki citra negara di dunia internasional.

Modus Pemerasan dalam Kasus Sertifikat K3

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 11 orang sebagai tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer Gerungan. Salah satu modus yang digunakan adalah pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Awalnya, biaya sertifikasi K3 hanya sebesar Rp275.000, tetapi di lapangan, buruh harus membayar hingga Rp6 juta. Biaya ini dua kali lipat dari rata-rata pendapatan atau UMR yang diterima pekerja.

Setyo Budiyanto, Ketua KPK, menyebutkan bahwa ada 145,77 juta buruh di Indonesia, yang merupakan 54 persen dari total penduduk. Semua pekerja di bidang HSE wajib memiliki sertifikat K3 agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Namun, praktik korupsi telah mengganggu proses ini, dengan adanya pemerasan melalui perlambatan, penyulitan, atau bahkan pengabaian pembuatan sertifikat.

Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar dari praktik pemerasan ini. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak korupsi terhadap sistem pemerintahan dan masyarakat luas. KPK berharap dengan penindakan ini, masyarakat akan lebih waspada terhadap tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan.

Dampak terhadap Citra Negara dan Investasi

Kasus ini tidak hanya memengaruhi Presiden dan relawan, tetapi juga berdampak pada citra Indonesia secara keseluruhan. Investor asing cenderung menghindari negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi tinggi. Dengan adanya kasus seperti ini, mereka mungkin akan memilih untuk tidak menanamkan modal di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur dan investasi.

Rocky Gerung menegaskan bahwa hal ini akan memperburuk pandangan publik terhadap Indonesia. Dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang terungkap, citra negara akan semakin tercoreng. Ini tentu tidak sesuai dengan upaya Presiden Prabowo dalam memperbaiki profil internasional Indonesia.

Dengan demikian, kasus Immanuel Ebenezer tidak hanya menjadi masalah internal, tetapi juga berpotensi mengganggu hubungan internasional dan investasi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.