Rakyat Marah Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta: Tidak Pantas di Saat Ekonomi Sulit

Kritik Masyarakat terhadap Tunjangan Perumahan Anggota DPR

Beberapa waktu terakhir, kebijakan pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi sorotan publik. Kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi tantangan berat. Banyak warga menilai bahwa besaran tunjangan tersebut lebih mencerminkan kemewahan daripada kebutuhan kerja.

Tanggapan dari Warga

Yaomi, seorang warga Sumedang, Jawa Barat, menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai jumlah tunjangan yang diberikan tidak realistis dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. "Di saat banyak rakyat kesulitan dengan kebutuhan sehari-hari dan inflasi tinggi, kebijakan ini terkesan tidak sensitif dan jauh dari realitas masyarakat," ujarnya.

Dira, warga Depok, juga merasa geram setelah mengetahui besarnya tunjangan tersebut. Ia menilai kebijakan ini tidak etis, terutama ketika rakyat diminta untuk berhemat sementara pemerintah menggaungkan efisiensi anggaran. "Bukan bermaksud lebih senang lihat orang susah, tapi kayak enggak etis aja," tambahnya.

Selain itu, Dira juga menyoroti banyaknya tunjangan lain yang dianggap berlebihan. "Dan ini ditambah lagi tunjangan rumah Rp 50 juta kayak buang-buang duit negara saja," ucapnya. Ia menyarankan agar negara menyediakan rumah dinas yang bisa dipakai bergantian oleh legislator.

Pendapat tentang Pengalihan Dana

Candra, karyawan swasta asal Tangerang, menilai tunjangan DPR lebih baik dialihkan untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan guru honorer, khususnya di daerah tertinggal. "Sebaiknya, tunjangan tersebut pantas dialokasikan untuk para guru honorer. Banyak sekali, khususnya guru honorer di wilayah 3T yang haknya kurang dipenuhi atau bahkan diabaikan," ujarnya.

Menurut Candra, anggaran sebesar itu juga dapat digunakan untuk membangun akses jalan, memperbaiki fasilitas pendidikan, menyediakan layanan kesehatan gratis, air bersih, hingga transportasi umum.

Desi, warga Citayam, Bogor, menilai kebijakan ini mencerminkan ketidakpekaan DPR. "Mereka para anggota DPR tidak peka dan mengabaikan kesulitan yang dialami rakyat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar," kata dia.

Muhamad Soleh, warga Jakarta Pusat, menyampaikan pandangan senada. Menurut dia, gaji anggota DPR sudah cukup besar sehingga tidak pantas lagi mendapat tunjangan rumah sebesar itu. "Jangan mau bermegah-megahan terus, jangan minta fasilitas nambah terus, kalau rakyat aja masih susah. Ironi, lihat ke bawah," ujarnya.

Penjelasan dari DPR

Meski menuai kritik, pimpinan DPR tetap menganggap kebijakan tunjangan rumah Rp 50 juta sebagai langkah wajar. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan besaran tersebut sudah melalui kajian. "Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta," kata Puan.

Ia menambahkan, meskipun banyak kritik, DPR tetap mendengar suara publik. "Namun, apa pun itu, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menuturkan, tunjangan tersebut diberikan karena negara tidak lagi menyediakan rumah dinas. Menurut Adies, nominal Rp 50 juta sebanding dengan biaya sewa rumah di sekitar kawasan Senayan. "Saya kira make sense (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat rumah dinas," ujar dia.

Adies menambahkan, harga sewa rumah di kawasan Senayan memang berada di kisaran Rp 40 juta sampai Rp 50 juta per bulan. "Kalau daerah sini (Senayan) ya segituan juga," ucapnya.