Profil Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Baru Thailand
Anutin Charnvirakul, yang ditetapkan oleh parlemen sebagai perdana menteri baru Thailand pada Jumat 5 September 2025, dikenal sebagai politisi yang hati-hati dan pragmatis. Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam menjembatani perbedaan politik di negara tersebut. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah memimpin kampanye sukses untuk mendekriminalisasi ganja di Thailand.
Seorang pria berusia 58 tahun ini memiliki dukungan kuat dari kekayaan keluarganya dan basis kekuatan regional di wilayah Isan, timur laut Thailand. Partai Bhumjaithai yang ia pimpin mendapatkan dukungan besar dari penduduk pedesaan di daerah tersebut. Keahlian utamanya adalah kemampuan untuk menghadapi lanskap politik Thailand yang terpolarisasi selama dua dekade terakhir, yang terbagi antara pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan kelompok militer-royalis.
Anutin pernah bertugas dalam pemerintahan Thaksin dari 2004 hingga kudeta militer pada 2006. Pada 2019, ia memimpin partainya sendiri, Bhumjaithai, dan menjadi menteri kesehatan dalam pemerintahan mantan Panglima Angkatan Darat Prayuth Chan-ocha. Tahun 2023, ia menjabat wakil perdana menteri dan menteri dalam negeri dalam pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh partai Pheu Thai yang didukung Thaksin.
Aliansi tersebut runtuh pada Juni 2025 setelah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin, melakukan panggilan telepon dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen tentang meningkatnya ketegangan atas wilayah sengketa di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja yang menyebabkan konflik bersenjata selama lima hari pada Juli.
Kekeliruan pendahulunya membuka jalan bagi Anutin untuk menjadi perdana menteri. Partai Bhumjaithai yang dipimpinnya dikenal sebagai "perantara kekuasaan sejati," menurut akademisi Napon Jatusripitak dan Suthikarn Meechan.
Latar Belakang dan Karier Politik
Lahir di Bangkok pada 1966, Anutin adalah putra politisi dan taipan konstruksi Chavarat Charnvirakul. Setelah menempuh pendidikan teknik di Universitas Hofstra di New York, ia bergabung dengan perusahaan keluarganya, Sino-Thai Engineering and Construction PCL, dan menjabat sebagai direktur pelaksana pada 1995. Perusahaan ini terlibat dalam proyek-proyek besar seperti Bandara Suvarnabhumi di Bangkok.
Karier politiknya dimulai pada 1996 sebagai penasihat wakil menteri luar negeri. Ia kemudian bergabung dengan partai Thai Rak Thai pimpinan Thaksin, yang berkuasa pada 2001. Setelah kudeta militer 2006, ia terjebak dalam pembubaran mesin politik Thaksin yang diperintahkan pengadilan.
Kehobiakan dan Gaya Hidup
Selain karier politik, Anutin dikenal memiliki antusiasme terhadap gastronomi. “Bersantap selalu menjadi kesenangan terbesar dalam hidup saya,” katanya. Ia suka mencari makanan lezat dan sangat menghargai berbagai jenis masakan, baik itu jajanan kaki lima maupun hidangan internasional.
Setelah larangan politiknya berakhir pada 2012, Anutin mengambil alih kepemimpinan partai Bhumjaithai, yang telah mapan sebagai mesin politik berpengaruh di timur laut. Setelah Bhumjaithai menduduki peringkat kelima dalam pemilu 2019, partai ini bergabung dengan pemerintahan, dan Anutin diangkat sebagai wakil perdana menteri dan menteri kesehatan masyarakat.
Dekriminalisasi Ganja dan Kritik
Pencapaian terpenting Anutin adalah dekriminalisasi ganja pada 2022. Ia memperjuangkan kebijakan tersebut karena manfaat medis, kesehatan, dan ekonominya. Ia memproyeksikan pendapatan miliaran dolar per tahun dan bertujuan untuk mengurangi populasi penjara. Ia juga mengumumkan rencana untuk mendistribusikan 1 juta tanaman ganja gratis ke rumah-rumah.
Namun, kebijakan ini tidak tanpa kritik. Kurangnya regulasi yang komprehensif menyebabkan menjamurnya apotek yang tidak teregulasi dan kekhawatiran tentang konsumsi publik serta akses bagi anak-anak. Tahun ini, upaya untuk lebih memperketat regulasi industri ini dimulai. Anutin menegaskan bahwa rancangan undang-undang yang disusun partainya telah diblokir oleh mitra koalisinya.
Tanggung Jawab dan Skandal
Sebagai menteri kesehatan masyarakat, Anutin juga mengawasi respons COVID-19 Thailand. Meskipun Thailand mungkin bernasib tidak lebih buruk daripada kebanyakan negara yang menghadapi pandemi, ia menuai kritik keras atas penanganan krisisnya, terutama yang dianggap sebagai keterlambatan dalam mendapatkan pasokan vaksin.
Skandal-skandal lain juga berpotensi menjeratnya baru-baru ini. Ini termasuk dugaan kolusi dalam pemilihan Senat tahun lalu untuk memberikan keuntungan yang tidak adil kepada beberapa kandidat, dan posisinya dalam sengketa tanah yang melibatkan properti yang diklaim oleh negara yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga mentornya, Newin Chidchob, dari Bhumjaithai.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!