
Perhatian Pemerintah terhadap Kader Posyandu di Jakarta
Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Golkar, Alia Noorayu Laksono, menyampaikan kekhawatiran terkait kurangnya perhatian pemerintah provinsi terhadap kader posyandu di wilayah ibu kota. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari Dinas Kesehatan dalam menjaga kualitas layanan kesehatan komunitas.
Pernyataan ini disampaikan oleh Alia setelah menggelar sosialisasi Peraturan Daerah di empat titik wilayah Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Dalam acara tersebut, warga RW 02 Cipinang Besar Utara menyampaikan keluhan terkait minimnya dukungan yang diberikan kepada kader posyandu di lingkungan mereka.
Alia menjelaskan bahwa posyandu merupakan garda terdepan dalam layanan kesehatan masyarakat. Peran mereka sangat penting dalam upaya pencegahan stunting atau tengkes. Namun, saat ini banyak kader posyandu masih menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas dan dana operasional.
''Posyandu itu garda terdepan layanan kesehatan komunitas. Mereka berperan penting dalam pencegahan stunting, tapi masih minim fasilitas dan dana operasional,'' ujar Alia, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI.
Menurutnya, banyak posyandu di wilayah Jakarta belum mendapatkan alat kesehatan yang memadai. Padahal, salah satu fokus utama Pemprov DKI saat ini adalah mencegah stunting. Selama masa reses, Alia bahkan melihat langsung kondisi alat kesehatan yang tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi.
Alia menegaskan bahwa Dinkes DKI Jakarta tidak boleh hanya terjebak pada retorika dalam program kesehatan. Ia menyerukan adanya dukungan nyata di lapangan, terutama dalam hal pemerataan alat kesehatan dan insentif bagi kader posyandu.
''Pemerataan alat kesehatan dan insentif bagi kader posyandu harus jadi prioritas. Jangan sampai peran vital mereka justru tidak dihargai,'' tambah Alia.
Tantangan yang Dihadapi Kader Posyandu
Beberapa tantangan yang dialami kader posyandu antara lain:
- Kurangnya alat kesehatan: Banyak posyandu masih menggunakan alat yang usang atau tidak lengkap.
- Dana operasional terbatas: Keterbatasan dana membuat kader kesulitan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- Tidak adanya insentif: Kader posyandu jarang mendapat penghargaan atau insentif sesuai dengan kontribusinya.
Solusi yang Disarankan
Untuk mengatasi masalah ini, Alia menyarankan beberapa langkah:
- Peningkatan anggaran: Pemprov DKI perlu meningkatkan alokasi dana untuk posyandu agar bisa memenuhi kebutuhan dasar.
- Pengadaan alat kesehatan: Setiap posyandu harus dilengkapi dengan alat kesehatan yang memadai dan sesuai standar.
- Insentif yang layak: Kader posyandu perlu diberi insentif yang sebanding dengan kerja keras mereka dalam membantu masyarakat.
Pentingnya Peran Kader Posyandu
Peran kader posyandu tidak dapat dipandang remeh. Mereka menjadi tulang punggung dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di tingkat bawah. Tanpa dukungan yang memadai, kemampuan mereka dalam memberikan layanan kesehatan akan terbatas.
Alia menekankan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam mendukung kader posyandu. Ini bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang komitmen untuk memastikan kesehatan masyarakat Jakarta tetap terjaga.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!