Penindasan AS menghentikan pembangunan pabrik Hyundai-LG di tengah sengketa visa

Operasi penangkapan imigrasi berskala besar yang dilakukan di pabrik Hyundai Motor-LG Energy Solution di Georgia, Amerika Serikat pada 4 (waktu setempat) berlangsung seperti operasi militer. Helikopter terbang di atas lokasi pabrik, dan kendaraan militer bersenjata, termasuk kendaraan lapis baja, ditempatkan di sekitar pabrik. Bus besar untuk mengangkut tahanan juga terus bergerak tanpa henti.

Agen yang mengenakan rompi U.S. Homeland Security Investigations (HSI) dan Federal Bureau of Investigation (FBI) melakukan pemeriksaan identitas, termasuk verifikasi paspor dan foto wajah, serta menahan pelanggar (tersangka) dengan mengikat tangan mereka menggunakan 'kabel pengikat'. Seorang karyawan melaporkan, "Seorang karyawan Korea yang datang dalam perjalanan bisnis dengan visa B1, komersial, untuk pelatihan staf setempat juga ditangkap." Diketahui sekitar 300 orang Korea, termasuk karyawan dari LG Energy Solution, Hyundai Engineering (perusahaan yang bertanggung jawab atas konstruksi), dan afiliasinya, ditahan secara lokal. Operasi ini yang mengakibatkan penangkapan sekitar 450 orang dilaporkan secara bersamaan oleh outlet media asing seperti NYT, Reuters, NBC, dan ABC.

◇Penangkapan Penting Pegawai Korea

Pembangunan pabrik baterai Hyundai Motor-LG Energy Solution yang dijadwalkan selesai pada akhir tahun ini telah sepenuhnya dihentikan. Rencana untuk menyerap 8.500 karyawan pada tahun 2031, yang ditetapkan oleh pabrik mobil mega Hyundai Motor (HMGMA) dan pabrik baterai, juga menghadapi penundaan yang tidak terhindarkan. Ada kekhawatiran bahwa inspeksi mungkin dilakukan di lokasi perusahaan Korea lainnya. Samsung Electronics sedang membangun pabrik foundry di Texas, dan SK Hynix merencanakan untuk mendirikan pabrik pengemasan semikonduktor di Indiana. Hyundai Motor juga sedang bersiap membangun pabrik robot dengan kapasitas 30.000 unit dan pabrik peleburan busur listrik dengan kapasitas 2,7 juta ton.

Ini bukan kali pertama otoritas Amerika Serikat melakukan inspeksi terhadap proyek konstruksi perusahaan-perusahaan Korea. Pada September 2020, 13 pekerja Korea di lokasi konstruksi pabrik SK Innovation di Georgia ditangkap karena diduga bekerja dengan Electronic System for Travel Authorization (ESTA). Namun, insiden ini adalah yang terbesar dalam skala dan terjadi pada saat perusahaan domestik banyak menanamkan investasi besar-besaran di Amerika Serikat untuk menghindari 'bom tarif' pemerintahan Trump, sehingga membuat kejutan semakin besar. Seorang eksekutif dari sebuah perusahaan besar yang saat ini menanamkan puluhan triliun won Korea di Amerika Serikat mengatakan, "Kami tidak berusaha mengambil pekerjaan warga Amerika; kami ingin membangun pabrik secara cepat agar bisa merekrut tenaga lokal. Menyedihkan bahwa upaya-upaya ini dianggap sebagai 'penduduk ilegal'."

◇Investasi Triliunan Dolar Sementara Diperlakukan sebagai 'Warga Negara Ilegal'

Visa pekerjaan profesional (H-1B) dan visa transfer antar perusahaan (L1·E2) memiliki persyaratan yang ketat dan kuota terbatas. H-1B, yang tersedia untuk aplikasi setiap bulan Maret, memiliki kuota tahunan sebesar 85.000, yang dialokasikan melalui undian acak, tanpa adanya kuota khusus yang ditentukan untuk Korea Selatan.

Personil Korea yang secara mendesak membutuhkan kehadiran langsung di lokasi terkadang terpaksa menggunakan ESTA. Ini karena ESTA, yang dirancang untuk perjalanan bisnis atau perjalanan singkat, biasanya dikeluarkan dalam waktu sehari dan memungkinkan masa tinggal hingga 90 hari. Pengacara Kim Chul-gi dari Hanmi Law Firm mengatakan, "Peningkatan terbaru dari otoritas imigrasi Amerika Serikat yang mencabut visa atau menolak masuk bagi pejabat bisnis Korea juga disebabkan oleh alasan-alasan ini."

Visa komersial, B1, untuk menghadiri pertemuan bisnis atau menandatangani kontrak dianggap sebagai metode tinggal yang sah bagi perusahaan kami karena memungkinkan kegiatan pelatihan dan pendidikan setempat. Namun, jika otoritas AS mengeluarkan masalah terkait 'aktivitas pekerjaan di luar tujuan visa', sengketa tidak dapat dihindari.

Perusahaan Korea menuntut pembuatan visa kerja eksklusif (E-4) bagi warga Korea. Ini adalah kuota visa khusus yang dialokasikan Amerika Serikat kepada negara mitra perjanjian perdagangan bebasnya. Australia telah mendapatkan kuota sebesar 10.500, Singapura 5.400, dan Chili 1.400, tetapi Korea Selatan tidak memiliki kuota apa pun. Pengacara Jeong Man-seok dari Kantor Hukum Imigrasi Daeyang mengatakan, "Kontradiksi di mana perusahaan-perusahaan Korea berinvestasi triliunan won Korea di Amerika Serikat namun gagal mengirimkan personel yang diperlukan terus terjadi," dan menekankan, "Pemerintah harus secara aktif melakukan negosiasi kuota visa dengan Amerika Serikat."