Proses Pengadaan Smart TV untuk Program Digitalisasi Sekolah
Pemerintah tidak melakukan tender dalam pengadaan smart TV untuk program digitalisasi sekolah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara langsung menunjuk perusahaan yang akan menyediakan dan menyalurkan layar interaktif tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, menjelaskan bahwa setiap program prioritas pemerintah yang terkait dengan digitalisasi tidak wajib menggunakan proses tender. "Program prioritas pemerintah itu bisa tunjuk langsung ya," ujarnya melalui sambungan telepon.
Meskipun demikian, LKPP tetap memastikan adanya persaingan harga yang kompetitif. Mereka melakukan penyisiran terhadap perusahaan-perusahaan besar yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan program ini. Selanjutnya, mereka mengundang perusahaan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 25 persen. Dari delapan perusahaan yang diundang, hanya dua yang menyodorkan penawaran, yaitu Acer dan Hisense. Kedua perusahaan menawarkan harga sekitar Rp 40-an juta per unit.
Dalam proses negosiasi, Acer memilih mundur karena enggan menurunkan harga. Sementara pemerintah bersepakat dengan Hisense dengan harga Rp 26 juta per unit. Harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim, asuransi, dan garansi. Proses negosiasi ini dilakukan sekitar dua bulan lalu, dan pemerintah langsung memesan 300 ribu unit smart TV Hisense menggunakan anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Smart TV yang dipesan kini telah disalurkan ke ratusan sekolah di Indonesia, mulai dari jenjang TK hingga SMA. Baik sekolah negeri maupun swasta elite turut mendapatkan bantuan ini. Smart TV buatan Tiongkok ini memiliki layar berukuran 75 inci dengan spesifikasi mode 75WM61FE dan membutuhkan tegangan listrik 100-240 volt. Layar digital ini langsung terintegrasi dengan akun Merdeka Mengajar.
Bagi-bagi layar interaktif ini merupakan agenda besar Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat akan memberikan satu smart TV untuk tiap sekolah guna penerapan pembelajaran jarak jauh. Presiden menyatakan bahwa penyediaan smart TV adalah upaya pemerintah mengejar ketertinggalan pembelajaran dengan teknologi, sekaligus menjadi jawaban atas kurangnya guru yang kompeten. Sehingga, pemerintah tidak segan mengucurkan investasi besar untuk program ini.
"Sekarang pun kita sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah, satu layar digital pintar, smart digital screen, baru mampu satu sekolah satu," kata Prabowo saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Margaguna Kementerian Sosial di Ragunan, Jakarta, Selatan, Kamis, 11 September 2025.
Prabowo menargetkan smart TV akan diberikan kepada 330 ribu sekolah pada tahun ini. Adapun pada November, pemerintah akan menyediakan satu smart TV untuk 100 ribu sekolah. "Sekarang baru 10.000 sekolah," ujarnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!