Kepala Bapperida Hadir dalam Rapat Verifikasi RKA SKPD untuk Penyusunan APBD 2026
Kegiatan rapat verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi salah satu langkah penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Acara ini berlangsung di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (25/8/2025), dengan hadirnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana.
Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2025 yang menjelaskan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD tahun anggaran 2026. Selain itu, kegiatan ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 101 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap SKPD wajib menyampaikan RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diverifikasi sebelum ditetapkan.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memimpin langsung rapat asistensi ini. Ia menekankan pentingnya disiplin dalam perencanaan anggaran agar APBD 2026 benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
“Setiap OPD harus menyiapkan paparan yang jelas, terukur, dan sesuai aturan. Tidak boleh ada program yang hanya sekadar formalitas, semua harus berdampak nyata bagi rakyat Sulbar,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, dua organisasi perangkat daerah (OPD) telah memaparkan rencana kerjanya secara langsung di hadapan Gubernur, yaitu Biro Hukum dan Biro Organisasi Tata Laksana Setdaprov Sulbar. Mereka memberikan penjelasan mengenai program dan kegiatan yang akan dijalankan serta konsistensinya dengan visi dan misi pemerintah daerah.
Selanjutnya, OPD lainnya akan melakukan asistensi teknis untuk memperdalam substansi program dan kegiatan yang akan diinput ke dalam aplikasi SIPD RI. Proses ini bertujuan agar seluruh data yang masuk lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peran Bapperida dalam Integrasi Program dan Kebijakan Daerah
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, Bapperida Sulawesi Barat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan perangkat daerah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Selain itu, program-program tersebut juga harus sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
Dalam proses verifikasi RKA SKPD, Bapperida mengawal konsistensi kebijakan, keselarasan program, dan ketepatan sasaran anggaran. Hal ini dimaksudkan agar APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berdampak nyata.
“Penyusunan APBD harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data serta prioritas pembangunan,” kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.
Ia menambahkan bahwa Bapperida berkomitmen untuk mendukung penuh proses penyusunan APBD 2026 agar lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, APBD 2026 tidak hanya menjadi alat alokasi dana, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!