Kebijakan Cut Off Anggaran di Tasikmalaya Menuai Kritik
Kebijakan cut off anggaran yang diterapkan oleh Bupati Tasikmalaya kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kebijakan ini dinilai tidak hanya menghambat proses pembangunan, tetapi juga berpotensi menciptakan celah untuk praktik korupsi. Kritik terhadap kebijakan ini datang dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Singaparna, Yudhi Adi Rahmatillah.
Menurut Yudhi, mayoritas kritik yang muncul berasal dari masyarakat dan fraksi-fraksi di DPRD. Mereka melihat kebijakan ini sebagai langkah mundur yang justru menahan laju pembangunan, terutama menjelang akhir tahun. Ia menyoroti bahwa selama masa kampanye, jargon yang digunakan adalah "Tasik Maju". Namun dengan adanya cut off, publik mulai mempertanyakan apakah Tasikmalaya benar-benar maju atau justru mundur.
Yudhi menyatakan bahwa kebijakan ini bisa menjadi polemik serius yang berujung pada kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi janji politiknya. Penundaan pencairan anggaran akan langsung berdampak pada kelancaran program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan publik dan meningkatkan risiko konflik antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa memicu "bola panas" di internal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikabarkan enggan mengambil risiko karena khawatir dengan konsekuensi yang mungkin muncul. Yudhi menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati harus lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan. Jika salah dalam menentukan langkah, hal ini bisa menjadi bom waktu bagi Pemkab Tasikmalaya sendiri.
Masalah lain yang muncul adalah dampak kebijakan ini terhadap laju belanja daerah. Dengan penundaan pencairan anggaran, laju belanja daerah akan terhambat, yang pada akhirnya mempersempit ruang gerak ekonomi lokal. Yudhi menilai hal ini akan memperlebar kesenjangan antara target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan realisasi di lapangan.
Meski memberikan kritik, Yudhi menegaskan bahwa KNPI Singaparna tetap mendukung pemerintahan selama kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat, transparan, dan berlandaskan keadilan sosial. Ia percaya bahwa dengan pengelolaan anggaran yang baik, adil, dan terbuka, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bisa menjaga kepercayaan publik serta mencegah polemik yang tidak perlu.
Beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah:
- Memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- Menghindari tindakan yang dapat menciptakan celah untuk korupsi.
- Memberikan ruang bagi ASN untuk bertindak tanpa rasa takut.
- Mempercepat realisasi program agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, kebijakan cut off anggaran perlu dievaluasi ulang agar tidak berdampak negatif terhadap pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!