Potensi Nelayan sebagai Penjaga Laut
Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Negara ini juga dianugerahi lebih dari delapan belas ribu pulau dan kekayaan laut yang luar biasa. Laut tidak hanya menjadi ruang hidup, tetapi juga sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir.
Sekitar dua juta tujuh ratus ribu nelayan menggantungkan harapan pada hasil laut setiap hari. Mereka menjadi urat nadi ekonomi sekaligus benteng ketahanan pangan bangsa. Namun, di balik kelimpahan itu, ancaman besar terus mengintai. Praktik penangkapan ikan yang merusak dan pemanfaatan pesisir serta pulau-pulau kecil yang kerap dilakukan tanpa tanggung jawab menjadi masalah utama.
Di banyak tempat, ledakan bom ikan masih terdengar di tengah malam. Racun yang mematikan biota laut masih ditaburkan di perairan dangkal. Alat tangkap terlarang yang menyapu bersih ikan besar dan kecil tetap digunakan meski jelas-jelas dilarang. Kerusakan terumbu karang akibat praktik ini sungguh nyata. Penelitian lembaga riset nasional menunjukkan hampir sepertiga terumbu karang Indonesia dalam kondisi rusak parah. Padahal, terumbu karang adalah rumah besar bagi ribuan spesies ikan yang menopang ketahanan pangan dan sumber nafkah nelayan tradisional.
Di pesisir, tekanan datang dalam bentuk lain. Proyek reklamasi, pariwisata yang tak terkendali, hingga tambang pasir laut sering kali mengubah wajah pantai dan pulau kecil. Kepulauan Seribu pernah menjadi contoh bagaimana resort eksklusif menyingkirkan ruang hidup nelayan lokal. Di beberapa wilayah timur, pulau-pulau kecil bahkan dijual murah untuk kepentingan industri atau aktor asing. Masyarakat lokal yang semestinya menjadi penjaga justru terpinggirkan, kehilangan akses sekaligus kehilangan kuasa atas ruang hidup mereka sendiri.
Upaya Pemerintah dalam Pengawasan Laut
Pertanyaannya, bagaimana mengawasi ruang laut dan pesisir yang begitu luas dengan sumber daya pengawasan yang terbatas? Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama, regulasi dan penegakan hukum diperkuat. Undang-undang perikanan hingga aturan turunan dibawahnya memberi sanksi tegas kepada pelaku destructive fishing. Patroli gabungan rutin dilakukan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, hingga Kepolisian Perairan.
Kedua, pemanfaatan teknologi tepat guna. Kapal dipantau dengan sistem VMS dan AIS, bahkan satelit digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di laut. Ketiga, masyarakat dilibatkan melalui kelompok pengawas berbasis warga atau Pokmaswas, serta program kampung nelayan modern. Keempat, kerja sama internasional juga dijalin, terutama dalam forum regional untuk melawan praktik penangkapan ikan ilegal.
Namun, semua langkah itu masih jauh dari memadai. Kapal patroli hanya berjumlah puluhan, jelas tidak sebanding dengan lautan seluas enam juta kilometer persegi. Sumber daya manusia pengawas terbatas, anggaran pun lebih banyak tersedot ke biaya operasional. Kesadaran masyarakat pesisir juga masih rendah. Tak sedikit nelayan yang tergoda menggunakan bom atau racun demi keuntungan cepat, meskipun tahu bahwa cara itu sama saja dengan merusak ladang penghidupan mereka sendiri.
Lebih jauh lagi, penyelundupan produk dan biota perikanan serta eksploitasi pesisir sering melibatkan aktor-aktor kuat, mulai dari perusahaan besar hingga elite lokal, sehingga sulit disentuh hukum.
Strategi Baru: Nelayan sebagai Spionase Lokal
Di tengah keterbatasan itu, muncul satu gagasan baru yang layak ditimbang, yaitu mengoptimalkan peran nelayan pesisir sebagai bagian dari strategi intelijen partisipatif. Ide ini sederhana, namun potensinya luar biasa. Nelayan adalah orang-orang yang paling sering berada di laut, paling mengenal seluk-beluk perairan, dan paling cepat menyadari bila ada aktivitas mencurigakan.
Dengan pelatihan, nelayan dapat menjadi "mata dan telinga" negara, spionase lokal yang melaporkan tanda-tanda destructive fishing, penyelundupan atau aktivitas eksploitasi pesisir. Bayangkan sebuah mekanisme pelaporan sederhana berbasis ponsel. Nelayan yang melihat kapal asing mencurigakan atau mendengar ledakan bom bisa segera mengirimkan titik koordinat. Informasi itu lalu terhubung ke pusat pengawasan untuk ditindaklanjuti. Dengan sistem semacam ini, patroli yang terbatas bisa diarahkan lebih tepat sasaran.
Untuk menjaga kerahasiaan, laporan bisa bersifat anonim atau menggunakan sandi tradisional yang hanya dimengerti komunitas lokal. Sebagai bentuk penghargaan, nelayan yang melaporkan informasi akurat diberikan insentif, baik dalam bentuk kompensasi maupun akses ke program bantuan. Selain menjadi spionase lokal, nelayan juga berperan sebagai agen penyadar. Di komunitasnya sendiri, merekalah yang paling didengar. Mereka bisa menjelaskan bahwa menggunakan bom ikan sama saja menghabisi rezeki sendiri.
Mengembangkan Konsep Mitigasi Berbasis Intelijen
Konsep mitigasi berbasis intelijen tidak dimaknai sebagai pendekatan militeristik, melainkan sebagai cara untuk mengantisipasi sebelum kerusakan terjadi. Informasi yang dihimpun dari nelayan bisa dipetakan ke dalam sistem analitik, menghasilkan peta titik rawan destructive fishing maupun eksploitasi pulau kecil. Dengan begitu, pengawasan menjadi lebih efisien dan terarah.
Kisah nyata dari beberapa desa pesisir bisa menjadi cerminan. Di Halmahera, sekelompok nelayan yang mendengar suara bom ikan semula hanya bisa pasrah. Tetapi setelah diberi pelatihan sederhana, mereka berani melaporkan koordinat. Patroli pun datang tepat waktu dan berhasil menangkap pelaku. Sejak itu, suara ledakan kian jarang terdengar. Di Nusa Tenggara Timur, seorang tokoh nelayan berperan sebagai agen penyadar. Ia mendidik anak muda kampung tentang pentingnya terumbu karang. Ia berkata, "Kalau karang rusak, ikan kecil hilang, kita sendiri yang rugi." Perlahan, praktik penggunaan racun potasium pun berkurang.
Langkah-Langkah untuk Membangun Strategi yang Berkelanjutan
Agar strategi ini berkelanjutan, ada sejumlah hal yang harus disiapkan. Pertama, perlu sistem pelaporan yang terintegrasi dan mudah diakses nelayan, misalnya aplikasi sederhana dengan dukungan jaringan seluler. Kedua, pelatihan intelijen dasar harus diberikan, tidak rumit, cukup untuk mengenali tanda-tanda aktivitas ilegal dan cara melapor dengan aman. Ketiga, nelayan yang aktif melaporkan butuh perlindungan dan insentif, agar mereka tidak merasa dikorbankan.
Untuk itu pemerintah harus menjamin keamanan mereka serta menjamin mereka mendapatkan akses untuk kebutuhan sosial ekonomi mereka. Keempat, kearifan lokal harus dijadikan fondasi, karena aturan adat lebih mudah diterima masyarakat. Kelima, semua pihak, pemerintah pusat, daerah, LSM, akademisi, hingga sektor swasta perlu duduk bersama membangun kolaborasi. Keenam, data yang dikumpulkan dari nelayan mesti dipadukan dengan teknologi satelit dan sistem monitoring modern, sehingga terbentuk sistem peringatan dini yang lebih akurat.
Mengawasi laut dan pesisir Indonesia memang pekerjaan raksasa. Tetapi kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan pendekatan konvensional yang mahal dan terbatas. Laut terlalu luas untuk dijaga hanya oleh aparat. Justru masyarakat, terutama nelayan, yang berada di garis depan dan sehari-hari bergelut dengan laut, memiliki potensi besar untuk menjadi penjaga. Dengan menjadikan mereka bagian dari strategi intelijen, kita bukan hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa laut adalah warisan bersama yang harus dijaga.
Nelayan bukan sekadar pencari ikan, tetapi penjaga peradaban laut Nusantara. Dengan mereka menjadi spionase lokal dan agen penyadar, destructive fishing bisa ditekan, penyelundupan bisa dihentikan, eksploitasi pesisir bisa diminimalkan, dan masa depan laut bisa lebih lestari. Konsep intelijen partisipatif ini, bila dijalankan dengan serius, akan menjadi benteng kuat bagi pengawasan pesisir dan pulau kecil di masa depan. Laut Indonesia adalah rumah besar kita semua. Menjaganya tidak bisa ditunda, sebab di situlah masa depan bangsa berpijak.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!