Kunjungan Kemenperin ke PT Sumi Asih Terkait Pembatasan Pasokan Gas Bumi Tertentu
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan kunjungan kerja ke PT Sumi Asih, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor oleokimia. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk meninjau langsung dampak pembatasan pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) terhadap aktivitas produksi perusahaan. HGBT sendiri merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan harga gas lebih murah kepada sejumlah industri, khususnya sejak tahun 2020, agar dapat memaksimalkan kapasitas produksinya.
PT Sumi Asih mengeluhkan adanya pembatasan pasokan gas bumi sejak 13 Agustus 2025. Hal ini diketahui berdasarkan Surat PGN No. 476100.S/PP.03/RD1BKS/2025, yang menyatakan bahwa pasokan gas hanya diberikan maksimal 48 persen dari kontrak bulanan pada periode 13-19 Agustus. Selanjutnya, kuota meningkat menjadi 65 persen pada 20-22 dan 25-29 Agustus, serta 70 persen pada 23-24 dan 30-31 Agustus.
Jika penggunaan gas melebihi kuota yang ditentukan, perusahaan harus menanggung penalti hingga 120 persen dari harga LNG. Meskipun demikian, sebagai eksportir dengan kontrak mitra di Tiongkok dan Eropa, PT Sumi Asih tetap memilih untuk berproduksi meski harus menanggung penalti tambahan.
Kebutuhan normal harian perusahaan mencapai sekitar 1.500 MMBTU gas. Jika pasokan turun di bawah batas minimal 1.085 MMBTU per hari, seluruh fasilitas produksi berisiko berhenti total. Oleh karena itu, kestabilan pasokan gas sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menilai bahwa masalah tidak hanya terletak pada aspek teknis pasokan, tetapi juga distribusi yang tidak seimbang. Ia mempertanyakan mengapa pasokan gas pada harga di atas 15 dolar AS per MMBTU justru tersedia dengan stabil, sementara pasokan gas HGBT di kisaran 6 dolar AS tidak stabil dan terbatas.
"Artinya, pasokan sebenarnya ada, hanya tidak diberikan pada harga yang sudah ditetapkan pemerintah," ujar Febri dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).
Gas bumi, menurut Febri, memiliki peran strategis dalam rantai produksi oleokimia. Selain sebagai energi, gas bumi juga berfungsi sebagai bahan baku penting. Ketidakstabilan pasokan dapat menurunkan utilisasi produksi, melemahkan daya saing ekspor, dan mengancam lapangan kerja.
"Industri itu ibarat kapal tanker, tidak bisa berbelok tiba-tiba. Jika pasokan gas dipangkas mendadak, risiko yang muncul bukan hanya turunnya utilisasi dan hilangnya kontrak ekspor, tetapi juga potensi kerusakan mesin serta hilangnya kesempatan produksi yang nilainya besar," jelasnya.
Febri menegaskan bahwa keberadaan HGBT telah terbukti memberikan manfaat fiskal. Industri oleokimia penerima HGBT mencatatkan kenaikan setoran pajak hingga enam kali lipat setelah mendapatkan pasokan gas sesuai kebijakan. "Ketika pasokan kembali dibatasi, setoran pajak itu turun kembali ke level sebelum mereka menerima HGBT. Ini bukti nyata bahwa keberlangsungan HGBT tidak hanya menyelamatkan industri, tapi juga meningkatkan kontribusi fiskal bagi negara."
Pasokan energi yang terjamin diharapkan dapat melindungi tenaga kerja sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Febri juga meminta produsen gas untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri. "Kami meminta agar deklarasi gangguan pasokan gas segera dicabut, karena dokumen tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk berproduksi dengan kepastian. Tanpa kepastian ini, industri sulit menyusun perencanaan dan menjaga kesinambungan investasinya."
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!