DPRD Kepri Setujui Perubahan APBD 2025
Rapat paripurna DPRD Kepulauan Riau (Kepri) yang berlangsung di Balairung Raja Khalid Hitam, Tanjungpinang, pada Senin (25/8/2025), berjalan dengan suasana yang hangat dan penuh semangat. Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi di DPRD Kepri sepakat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Keputusan ini akan segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kehadiran seluruh fraksi dalam sidang tersebut, kecuali Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yang tidak hadir.
Fraksi Partai Golkar melalui Asmin Patros menyampaikan beberapa poin penting terkait perubahan APBD. Ia menekankan bahwa perubahan anggaran harus tetap berlandaskan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, ia juga mengingatkan adanya penurunan pendapatan daerah sebesar Rp7,3 miliar akibat turunnya transfer dari pusat sekitar Rp152 miliar.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dinilai patut diapresiasi karena berhasil meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp144 miliar, terutama dari pajak kendaraan bermotor. Asmin menilai hal ini sebagai langkah positif yang bisa memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah.
Fraksi NasDem, melalui Suhadi, menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, kemandirian ini dapat dicapai melalui inovasi dalam pengelolaan PAD serta transparansi dalam belanja daerah. Ia menegaskan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ismiyati menyoroti perlunya peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat. Ia menyarankan agar peningkatan PAD dilakukan melalui perbaikan sistem pemungutan pajak, bukan dengan menambahkan tarif baru yang bisa mengganggu kesejahteraan rakyat.
Gubernur Ansar Ahmad yang hadir dalam rapat tersebut menyambut baik dukungan yang diberikan oleh DPRD Kepri. Ia menjelaskan bahwa meskipun terjadi penurunan transfer dari pusat, pihaknya tetap berupaya keras untuk meningkatkan kemandirian fiskal lewat optimalisasi PAD. Ansar berharap, APBD yang telah disetujui ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kepri.
Ia menutup sambutannya dengan pesan kepada seluruh perangkat daerah untuk bekerja secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. “APBD bukan sekadar angka, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya. Ansar menekankan bahwa anggaran daerah harus digunakan secara bijak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!