Peran Penting Atlas Siaga Sesar Lembang dalam Pencegahan Bencana
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya keberadaan Atlas Siaga Sesar Lembang (ASSL) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Menurutnya, dokumen ini berfungsi sebagai alat peringatan dini yang dapat memberikan informasi mengenai potensi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang.
“Fungsinya adalah mencegah terjadinya peristiwa bencana melalui pencegahan dini. Pemerintah terus memberi peringatan,” ujarnya saat berkunjung ke Bandung beberapa waktu lalu.
Dedi menyatakan bahwa banyak warga masih kesulitan menerima peringatan bencana sebelum benar-benar terjadi. Ia bahkan sudah memberikan pidato kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman dari Sesar Lembang.
“Saya sudah memperingatkan sejak lama, agar masyarakat tetap waspada terhadap Sesar Lembang,” katanya.
Kesiapan dan Peran Para Pemimpin Daerah
Untuk meningkatkan kesiapan masyarakat, Dedi menekankan pentingnya peran para kepala daerah, mulai dari Bupati, Wali Kota, Camat hingga Kepala Desa. Mereka diharapkan bisa menggerakkan warganya untuk siap menghadapi potensi bencana.
“Ini bukan sesuatu yang tidak terduga. Kita sudah memprediksi dan tinggal menyiapkan diri saja. Terutama bagi warga yang tinggal di Bandung,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah membuat langkah mitigasi bencana berdasarkan data wilayah masing-masing. Hal ini mencakup penentuan jalur evakuasi, penyimpanan logistik, serta koordinasi teknis yang harus dipetakan sejak awal.
“Jika data wilayah jelas, maka langkah-langkah tersebut harus segera dibuat. Misalnya, jika terjadi bencana, arah evakuasinya ke mana, tempat penyimpanan logistiknya di mana,” tambahnya.
Simulasi dan Koordinasi dengan BPBD
Dedi juga telah menjalin komunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar. Ia memberikan instruksi agar dilakukan simulasi penanganan bencana akibat Sesar Lembang dalam waktu dekat.
“Saya sudah memerintahkan Kepala BPPD Provinsi Jawa Barat untuk membuat simulasi jika terjadi bencana akibat Sesar Lembang,” ujarnya.
Terkait relokasi penduduk, Dedi menegaskan bahwa hal ini membutuhkan kesediaan masyarakat. Kendala utamanya biasanya muncul karena warga enggan direlokasi sebelum bencana benar-benar terjadi.
“Kita sudah siapkan tempat relokasi. Tapi yang penting adalah kesediaan warga untuk bersiap-siap sejak awal. Pertanyaannya, apakah mereka mau direlokasi sebelum bencana terjadi? Biasanya mereka tidak mau menunggu sampai bencana terjadi,” katanya.
Larangan Pembangunan di Kawasan Rawan Bencana
Selain simulasi dan relokasi, Dedi juga menegaskan perlunya upaya pencegahan lain, yaitu larangan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang rentan terhadap bencana. Ia sudah melakukan langkah-langkah preventif, seperti menanam pohon dan mencabut izin pembangunan di area rawan.
“Saya sudah berorientasi pada pencegahan. Bulan November lalu saya mulai menanam pohon dan mencabut beberapa izin pembangunan. Tidak boleh lagi ada izin di kawasan yang berpotensi bencana,” ujarnya.
Ia juga menegaskan kembali kepada pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat untuk tidak lagi mengeluarkan izin di kawasan-kawasan yang memiliki risiko bencana akibat Sesar Lembang.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!