Kondisi Infrastruktur Sekolah di Indonesia dan Upaya Revitalisasi
Sekolah merupakan salah satu sarana utama dalam proses pendidikan. Bagi para siswa, sekolah sering kali dianggap sebagai rumah kedua mereka. Oleh karena itu, kelayakan bangunan sekolah menjadi hal penting yang harus dipenuhi agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar.
Ketika terdapat bangunan sekolah yang rusak atau tidak layak, pihak terkait seperti pemerintah maupun lembaga swasta wajib segera melakukan revitalisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2024/2025, terdapat 1,18 juta unit ruang kelas SD di seluruh Indonesia. Sayangnya, sebanyak 60,3 persen dari jumlah tersebut dalam kondisi rusak. Perinciannya adalah: 27,22 persen rusak ringan, 22,27 persen rusak sedang, dan 10,81 persen rusak berat. Hanya 39,7 persen ruang kelas SD yang dalam kondisi baik.
Ini baru data untuk SD. Belum lagi data untuk sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Jika semua data tersebut digabungkan, kondisi infrastruktur sekolah di Indonesia akan semakin memprihatinkan.
Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp17,1 triliun pada tahun 2025. Dana tersebut ditujukan untuk merehabilitasi 10.440 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Program revitalisasi sekolah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan tempat belajar yang lebih baik. Infrastruktur pendidikan yang layak akan menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi siswa dan guru. Dengan demikian, risiko bangunan sekolah roboh dapat diminimalkan, sehingga siswa dapat belajar dengan tenang dan guru dapat fokus meningkatkan kualitas pengajaran.
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor selain kendala ekonomi juga memengaruhi tingkat putus sekolah, termasuk buruknya infrastruktur sekolah. Siswa yang tidak nyaman dalam belajar cenderung stres dan khawatir tentang keselamatan diri mereka sendiri.
Swakelola dalam Revitalisasi Sekolah
Dana yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum kini beralih ke Kemendikdasmen dengan sistem swakelola. Artinya, dana tersebut langsung ditransfer ke rekening sekolah. Proses pembangunan, mulai dari ruang kelas hingga perpustakaan dan toilet, diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Hal ini diharapkan mendorong sekolah untuk mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada.
Contohnya, dalam perencanaan, sekolah bekerja sama dengan Komite Sekolah. Guru dan orang tua duduk bersama untuk merancang kebutuhan, mulai dari bahan bangunan hingga tukang yang akan bekerja. Selain itu, kebijakan ini juga memberi ruang bagi pemberdayaan masyarakat sekitar dan membuka peluang kerja baru.
Warga yang menganggur dapat dilibatkan sebagai tukang bangunan. Siswa atau mahasiswa jurusan Teknik Sipil juga bisa ikut serta dalam proyek tersebut. Selain itu, roda ekonomi masyarakat juga bisa berputar. Bahan-bahan seperti semen, besi, baja ringan, dan paku dapat dibeli dari toko material lokal. Batu dan pasir bisa diperoleh melalui gotong royong dari warga sekitar.
Pedagang warung makan dan toko pun bisa merasakan peningkatan penjualan karena adanya konsumen baru, yaitu para tukang bangunan. Dunia usaha dan industri (DUDI) juga dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan dana CSR atau mendukung pengadaan sarana prasarana lain seperti laboratorium, alat peraga, dan peralatan olahraga.
Dampak Revitalisasi Sekolah
Revitalisasi sekolah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2024 memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 0,09 persen poin. Selain itu, program ini menyerap tenaga kerja sebanyak 178 ribu orang. Konstruksi bangunan sekolah yang sederhana bisa dikerjakan oleh perusahaan lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang luas.
Selain dampak ekonomi, revitalisasi sekolah juga memiliki dampak psikologis besar. Masyarakat akan merasa memiliki sekolah karena mereka turut serta dalam membangunnya. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih bersemangat dalam menyekolahkan anak-anak mereka.
Program ini sebenarnya hanya sebagai stimulus dari pemerintah. Yang lebih penting adalah partisipasi aktif sekolah dan masyarakat dalam membangun pendidikan. Pemerintah daerah juga harus memberikan dukungan maksimal, misalnya dengan memberikan pendampingan, melengkapi sarana, melakukan monitoring, dan alokasi dana APBD.
Suksesnya revitalisasi sekolah adalah hasil kerja sama semua pemangku kepentingan. Semua pihak bergerak bersama menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang cerdas dan berpendidikan. Dalam konteks ini, program ini bukan hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga "merevitalisasi" masa depan bangsa.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!