
Pemerintah India Rencanakan Penurunan Pajak Konsumsi
Pemerintah India tengah mempertimbangkan untuk menurunkan pajak konsumsi sebagai bagian dari reformasi besar-besaran dalam sistem perpajakan. Langkah ini diumumkan setelah Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan komitmennya untuk menghidupkan kembali perekonomian yang sedang tertekan akibat konflik dagang dengan Amerika Serikat.
Seorang pejabat senior, yang tidak ingin disebutkan namanya, menjelaskan bahwa pemerintah federal akan mengajukan skema baru dengan dua lapis tarif, yaitu 5 persen dan 18 persen. Selain itu, pemerintah juga berencana menghapuskan tarif 12 persen dan 28 persen yang selama ini berlaku pada sejumlah produk. Dengan perubahan ini, hampir semua barang dalam kategori 12 persen akan turun ke tarif 5 persen.
Kebijakan ini diperkirakan memberikan manfaat besar bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di India, seperti Nestle, Hindustan Unilever, dan Procter & Gamble. Penurunan pajak ini juga menjadi respons terhadap meningkatnya ketegangan dagang antara New Delhi dan Washington.
Diwali Jadi Momentum Kebijakan
Modi menyatakan bahwa penurunan pajak akan dilakukan sebelum perayaan Diwali tahun ini. Diwali adalah hari raya terbesar bagi umat Hindu di India. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa reformasi GST generasi baru akan meringankan beban rakyat.
Meskipun keputusan akhir berada di tangan Dewan GST yang terdiri dari Menteri Keuangan pusat dan negara bagian, sejumlah analis telah menghitung potensi dampaknya. Menurut perkiraan Citi, sekitar 20 persen barang seperti makanan dan minuman kemasan, pakaian, serta hotel saat ini dikenakan pajak GST 12 persen. Barang-barang ini menyumbang sekitar 5–10 persen dari konsumsi masyarakat dan 5–6 persen dari penerimaan pajak GST.
Jika sebagian besar barang itu dipindahkan ke tarif pajak yang lebih rendah (5 persen) dan sebagian lainnya ke tarif lebih tinggi (18 persen), negara bisa kehilangan pendapatan hingga 500 miliar rupee (sekitar Rp 92,7 triliun), atau setara 0,15 persen dari PDB. Citi menilai, kebijakan ini bisa membuat total stimulus ekonomi bagi rumah tangga pada tahun keuangan 2025–2026 meningkat menjadi 0,6 persen–0,7 persen dari PDB.
Dorong Permintaan Pasar dan Bursa Saham
Sejumlah firma konsultasi ekonomi memprediksi pemangkasan pajak konsumsi tersebut mampu mendorong permintaan pasar senilai 13 hingga 17 miliar dollar AS. Lonjakan konsumsi ini diyakini akan menggerakkan kembali roda ekonomi India yang sempat tersendat.
Manfaat kebijakan ini dirasakan luas, mulai dari industri rumah tangga hingga korporasi besar. Direktur Keuangan Godrej Consumer Products, Aasif Malbari, menyatakan bahwa reformasi pajak ini akan memberi kelas menengah India daya beli lebih kuat, yang merupakan kunci pemulihan ekonomi yang sempat melemah sejak pandemi Covid-19.
Sentimen positif terkait rencana reformasi pajak sudah terlihat sejak awal tahun. Pada Februari lalu, kabar mengenai rancangan undang-undang pajak baru langsung mengangkat kinerja bursa saham nasional. Saham sektor otomotif mencatat kenaikan rata-rata 2,1 persen, sektor properti naik 3 persen, sementara saham perusahaan layanan pesan-antar makanan Zomato melonjak hingga 7,8 persen.
Strategi Politik dan Penenangan Masyarakat
Dosen Ekonomi Universitas Global OP Jindal, Deepanshu Mohan, menilai pemotongan pajak konsumsi bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan juga strategi politik Narendra Modi untuk menenangkan kegelisahan masyarakat. Kebijakan ini hadir di tengah meningkatnya tekanan tarif dari pemerintahan Donald Trump yang memperburuk iklim perdagangan India.
Mohan menyatakan bahwa ini cara Modi menunjukkan bahwa pemerintah tetap hadir di sisi rakyat. Meskipun ada tekanan dari luar negeri, kepentingan masyarakat tetap diprioritaskan. Namun, ia menambahkan, pengakuan Modi sekaligus menandakan pemerintah menyadari kondisi ekonomi kelas menengah sebenarnya sudah lama tidak baik-baik saja. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat menyambut aturan baru, sementara sebagian lain kecewa karena langkah tersebut baru diambil sekarang.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!