Pentingnya Ketersediaan Obat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Ketersediaan obat yang sesuai dengan kebutuhan medis menjadi salah satu aspek utama dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Di balik rasa aman terhadap pelayanan kesehatan, harapan utama bagi para pasien adalah adanya pengadaan obat yang dapat mendukung proses penyembuhan mereka. Bagi peserta BPJS Kesehatan, kepastian ketersediaan obat tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan medis, tetapi juga memberikan rasa aman dan jaminan kepercayaan terhadap sistem kesehatan yang diakses.
Pengaturan Obat dalam JKN
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa seluruh obat yang masuk ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan yang dikenal sebagai Obat Formularium Nasional (Fornas). Fornas ini disusun oleh para ahli farmakologi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan, dengan dasar pemilihan berdasarkan bukti ilmiah terkini. Proses ini menjamin bahwa obat yang digunakan memiliki khasiat, aman, serta terjangkau.
Komite Nasional Fornas bertugas menyusun daftar obat tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menkes RI. Komite ini terdiri dari praktisi, akademisi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pihak terkait lainnya. Dengan demikian, setiap obat yang dijamin dalam program JKN telah melewati proses seleksi yang ketat sesuai kebutuhan medis penduduk Indonesia.
Keamanan dan Tanggung Jawab Rumah Sakit
Rizzky menegaskan bahwa jika terjadi kekosongan stok obat, rumah sakit wajib bertanggung jawab untuk menyediakan obat pengganti atau sinonim yang memiliki kandungan dan zat aktif yang sama. Ia menekankan bahwa obat yang diberikan kepada peserta JKN tetap dijamin dalam program, sehingga peserta tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.
Selain itu, rumah sakit dilarang membebankan biaya tambahan atas obat yang diberikan kepada peserta JKN. Ketentuan ini sejalan dengan Janji Layanan JKN yang menekankan bahwa semua manfaat harus diberikan tanpa diskriminasi dan tanpa pungutan biaya tambahan.
Amanah Konstitusi dalam Pelayanan Kesehatan
"Ini adalah wujud nyata dari amanah konstitusi, di mana negara hadir untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyatnya. Di momen kemerdekaan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap peserta JKN mendapatkan haknya secara penuh, tanpa terkendala pembiayaan terhadap obat," jelas Rizzky.
Sejak beroperasinya Program JKN sejak tahun 2014 lalu, banyak peserta merasakan manfaat yang signifikan. Mulai dari kemudahan akses hingga penjaminan pelayanan, kini Program JKN telah menjadi kebutuhan penting bagi peserta dalam mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
Contoh Nyata Manfaat Program JKN
Siswanto, warga Desa Sidomulya, Kabupaten Kediri, harus menghadapi tantangan berat saat anak semata wayangnya, Diego, harus menjalani pengobatan thalassemia di RSUD Simpang Lima Gumul, Kediri. Perjalanan panjang ini tentu bukan hal mudah, baik secara fisik maupun finansial. Namun, berkat adanya Program JKN, Siswanto dapat sedikit bernapas lega. Seluruh pelayanan medis hingga pembiayaan obat yang dibutuhkan Diego dijamin penuh oleh Program JKN.
"Saya bersyukur kepada Tuhan, saya dan anak saya didaftarkan sebagai peserta JKN, itu sangat membantu kami. Biaya transfusi, pemeriksaan, hingga obat juga diberikan secara lengkap. Kami merasa sangat dihargai dan diperhatikan, dan itu sangat berarti bagi kami. Program JKN memang sangat membantu, memberikan harapan baru dan meringankan beban hidup kami," ujar Siswanto.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!