Masalah Bantuan Keuangan Siswa RMP yang Tidak Cair
Di tengah naiknya tunjangan anggota DPRD Kota Bandung hingga mencapai Rp 90 juta per bulan, bantuan keuangan untuk siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP) masih belum cair. Seharusnya, bantuan ini disalurkan pada tahun 2024, namun sampai akhir 2025, lebih dari 17.000 siswa yang membutuhkan masih belum menerima bantuan tersebut.
Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah (FKKS) SMK Kota Bandung, Asep Alibasah, mengungkapkan bahwa bantuan keuangan RMP tidak diberikan pada 2024 karena masalah administrasi. Pada masa itu, tidak ada nomenklatur bantuan keuangan RMP, meskipun anggaran sebesar Rp 26,9 miliar telah tersedia.
Pada Desember 2024, setelah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, diputuskan bahwa anggaran RMP harus dicairkan pada 2025. Selanjutnya, pada Juni 2025, bantuan RMP dimasukkan dalam APBD perubahan. Asep dan pihak terkait berpikir bahwa pencairan hanya tinggal menunggu saja.
Namun, kabar mengejutkan datang ketika Asep dan anggota FKKS SMK serta Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Bandung pada 25 Agustus 2025. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menyatakan bahwa bantuan keuangan RMP 2024-2025 sudah tidak ada. Bahkan, ia menawarkan bantuan RMP untuk tahun 2026, padahal ia sendiri yang menjanjikan pengawalan penyaluran bantuan RMP 2025.
Asep merasa kaget karena Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 36 tahun 2025 telah diterbitkan sejak 17 Juli 2025, yang menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan RMP. Untuk tingkat SD dan SMP, bantuan akan diberikan melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung, sedangkan SMA dan SMK lewat Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Terdapat 91 SMK swasta dan 55 SMA swasta se-Kota Bandung yang seharusnya mendapatkan bantuan RMP. Besarannya adalah Rp 1,5 juta per siswa per tahun untuk SMA, dan Rp 1,6 juta per siswa per tahun untuk SMK. Namun, meskipun Perwal sudah ada, anggarannya malah raib.
Asep kemudian berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung pada 4 September 2025. Ia dijanjikan bahwa bantuan RMP akan segera cair tahun ini. Meski begitu, situasi ini tetap membuat pihak sekolah khawatir.
Pelanggaran Undang-undang
Menurut Asep, jika Perwal tidak direalisasikan maka Wali Kota Bandung melanggar Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu sanksinya bisa berupa pemecatan. Asep berharap ada solusi dari Wali Kota Bandung, karena tanpa bantuan RMP, biaya operasional sekolah menjadi terganggu. Hal ini bisa membebankan siswa yang tidak mampu.
"Jika tunjangan anggota DPRD Kota Bandung naik hingga Rp 90 juta per bulan, kami yang dianggarakan sekitar 1,5 juta per tahun per siswa malah tidak cair. Empatinya di mana?" tanya Asep.
Biasanya, bantuan RMP disalurkan setiap tahun. Namun, kali ini sudah dua tahun tidak ada. Siswa tetap harus melanjutkan pendidikan mereka. Asep mengatakan bahwa jika sampai September 2025 tidak ada pencairan, maka ia akan serahkan kepada orang tua untuk menyampaikan aspirasinya langsung.
Dampak pada Standar Pelayanan
Ketua FKSS Kota Bandung, Riki Suryadi, menyebutkan bahwa tidak adanya bantuan keuangan RMP membuat standar pelayanan kualitas satuan pendidikan menurun. Ia menekankan, apakah Wali Kota Bandung tidak malu jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung stagnan atau turun?
Bantuan keuangan RMP sudah dianggarkan dalam rencana kerja sekolah. Besarannya tergantung jumlah siswa yang membutuhkan. Menurut Riki, untuk sekolah-sekolah menengah ke bawah, bantuan ini sangat berguna karena bisa memenuhi 1/4 standar pelayanan minimal. Jadi, dampaknya sangat besar saat tidak ada bantuan keuangan RMP.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!